Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.863

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Purifikasi International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Konstruksi Reformasi Hukum Trisakti Amicus Curiae

Tri Sulistyowati

Unknown Affiliation

Author-ID : 3512720

Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

POTENSI PENGGUNAAN LIMESTONE SEBAGAI FILTER PADA KONSTRUKSI SANITARY LANDFILL Ratna Yuniarti; Tri Sulistyowati
Purifikasi Vol 7 No 2 (2006): Jurnal Purifikasi
Publisher : Department of Environmental Engineering-Faculty of Civil, Environmental and Geo Engineering. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j25983806.v7.i2.249

In general, a liner system in sanitary landfill consists of both geomembrane barrier and clay liner. Although geomembrane is an absolute barrier against advection, pollutants can permeate it by diffusion so that leakage may occur through the liner. Since clay liner can be damaged by leachate which has low or high pH, it is necessary to develop sanitary landfill by placing limestone as a filter between geomembrane and clay liner. Due to its common use in water treatment, limestone may increase the quality of leachate and provide protection for the clay liner. A series laboratory experimental study was carried out to investigate characteristics of limestone: natural water content, particle size, specific gravity, Atterberg limit and compaction. Hydraulic conductivity test of limestone with leachate as permeant is also conducted. Finally, the qualities of lindi before and after permeate into limestone are measured to determine the change in concentration of pollutants, and the effect of this filtration process on limestone’s chemical characteristics. Analysis showed the overall hydraulic conductivity of limestone to leachate is 1,86 x 10-6 cm/s. After permeating into limestone, the pH value of leachate reduced from 7,72 to 7,03. Pollutants in leachate decreased with regard to BOD from 390 mg/L to 260 mg/L and COD reduced by 33,33%. Due to its ability to remove pollutant in leachate, it is suggested to place limestone as a filter in sanitary landfill.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Eldira Amany; Tri Sulistyowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pengaturan tentang masa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tentang masa jabatan Wakil Presiden mulai mengemuka jelang Pilpres 2019, permasalahan tersebut terkait dengan penafsiran pembatasan 2 periode masa jabatan apakah berturut-turut atau tidak berturut-turut. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan kedudukannya sebagai penafsir Konstitusi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, apakah pengertian masa jabatan Wakil Presiden dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan penafsiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan apakah pengaturan tentang pembatasan masa jabatan Wakil Presiden perlu diatur dalam undang-undang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis secara kualitatif, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan motode deduktif. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa, terhadap pengertian masa jabatan Wakil Presiden dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan penafsiran Mahkamah Konstitusi, namun Pemohon harus memenuhi syarat-syarat legal standing. Pada saat ini diperlukan undang-undang tentang lembaga kepresidenan yang mengatur tentang Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga negara, yang diantaranya mengatur mengenai pembatasan masa jabatan Wakil Presiden.

PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DITINJAU DARI DIMENSI HAK ASASI MANUSIA (STUDI PENELITIAN TENTANG KASUS SETYA NOVANTO) Regitha Primasari Cahyani; Tri Sulistyowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Jelang pemilu 2019, isu tentang calon anggota legislatif merupakan permasalahan yang paling ramai dibicarakan KPU RI mengeluarkan PKPU No.20 Tahun 2918 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai hak politik bagi warga negara Indonesia, dan bagaimanakah pembatasan hak politik bagi mantan arapidana korupsi ditinjau dari dimensi hak asasi manusia. Untuk menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yuridis-normatif mengunakan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan, analisis ini dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Kesimpulan penelitian ini adalah HAM di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada Bab XA pasal 28A-28J dan Pasal 23 Ayat(1), Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Salah satu hak asasi manusia yang diatur tersebut adalah hak asasi di bidang politik. Secara teoritis hak asasi manusia dapat digolongkan kedalam 2 golongan yaitu derogable human rights dan non derogable human rights. Hak politik merupakan hak asasi manusia yang termasuk kedalam derogable human rights sehinggga dapat dilakukan pembatasan sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945.

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARIAH DI KABUPATEN CIANJUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Aditya Wisnuwardhana Djajaatmadja; Tri Sulistyowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Peraturan Daerah Berbasis Syariah merupakan Peraturan Daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam yang dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Cianjur. Permasalahannya adalah bagaimanakah proses pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur dan apakah pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur diawali oleh adanya aspirasi masyarakat yang mendesak untuk adanya upaya perbaikan akhlak dan pentaatan nilai-nilai Islam di Masyarakat Cianjur. Aspirasi ini kemudian dirumuskan dalam bentuk deklarasi, yaitu Deklarasi tentang Gerakan Membangun Masyarakat Berakhlaqul Karimah, yang didukung oleh berbagai unsur organisasi kemasyarakatan dan Majelis Ulama Kabupaten Cianjur. Dukungan politik terhadap deklarasi tersebut bergulir menjadi usulan untuk merumuskannya menjadi peraturan daerah. Proses pembentukan rancangan peraturan daerah dilaksanakan dengan penyusunan Rancangan Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Gerakan Membangun Masyarakat Berakhlaqul Karimah. Tahapan pembentukan peraturan daerah pun dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perda Kabupaten Cianjur No. 2 Tahun 2001 tentang Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang pada akhirnya berhasil disahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah. Proses pembentukan Perda No. 3 Tahun 2006 dapat dikatakan sah secara hukum, karena sesuai dengan alur proses yang ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku, namun jika dilihat dari aspek materi muatannya, Perda ini sesungguhnya belum sesuai dari ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011. Perda No. 3 Tahun 2006 adalah Perda yang berdiri sendiri dan bukan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi, karena tidak ada UU atau Perda Provinsi yang mengatur tentang Gerakan Masyarakat Berakhlaqul Karimah

PERAN KANTOR KEIMIGRASIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PENGAWASAN TERHADAP WNA YANG MENYALAHGUNAKAN VISA (STUD I KASUS LEE ONH KYUN) Albir Romdhony; Tri Sulistyowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Institusi imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing, tidak saja menimbulkan konsekuensi tuntutan peranan yang optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian yang menyangkut orang asing, tetapi juga memberikan keuntungan dan manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap Orang Asing yang menyalahgunakan visa dalam bekerja di Indonesia. Pokok permasalahan yang diajukan adalah Bagaimanakah terjadinya penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh Lee onh kyun dan Apakah tindakan keimigrasian terhadap Lee Onh Kyun oleh Kantor Imigrasi kelas II Cilegon telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 serta Upaya apa yang dilakukan oleh kantor Imigrasi terhadap penyalahgunaan Visa yang dilakukan oleh WNA di Indonesia. Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara deduktif. Logika deduktif artinya menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Kesimpulannya adalah Penyalahgunan izin tinggal yang dilakukan oleh TKA yang mengantongi visa wisata untuk bekerja di Indonesia. Jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian TKA tersebut melanggar Pasal 122. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi CIlegon yaitu memeriksa disetiap perusahaan yang menggunakan tenaga asing disekitar 123KM Anyer.

MEKANISME PENGAWASAN PENGELOLAAN APBD OLEH PEMERINTAH PUSAT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 (STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN APBD DI KOTA MALANG) Alicia Ciller; Tri Sulistyowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola Keuangan Daerahnya yang tercantum dalam APBD. Pada tahun 2018, terjadi penyalahgunaan APBD yang terjadi di Kota Malang,yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:bagaimanakah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan APBD di Kota Malang, dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan pengelolaan APBD oleh DPRD di Kota Malang.Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normative.Data yang digunakan adalah sekunder yang diperoleh melalui data kepustakaan yang kemudian dianalisis secata kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah: penyalahgunaan APBD di Kota Malang terjadi karena adanya dana yang disalah gunakan oleh DPRD Kota Malang, yang seharusnya dana tersebut digunakan sebagai Dana Pembangunan Kota Malang dalam periode 2016, akan tetapi dana tersebut digunakan sebagai dana imbalan dalam pembahasan APBD-P Kota Malang. Upaya Pemerintah Pusat yang dilakukan untuk menanggulanginya adanya penyalahgunaan APBD yaitu dengan cara melakukan pengawasan, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan anggaran daerah.Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 pasal 1 ayat (2).

PERAN DPRD DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN LEMBAGA LUAR NEGERI (STUDI TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN GIMCO, LTD) Almaina Ayuninnas; Tri Sulistyowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga luar negeri. Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 telah mengadakan kerja sama dengan investor asing Korea yang juga telah di tanda tangani oleh Kemendes PDT sebagai wakil dari Pemerintah Pusat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh daerah dengan pihak luar negeri, Apakah peran DPRD Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh PT Alam Bumi Cemerlang, Gimco, Ltd, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Bupati Kabupaten Sumbawa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum yuridis normative. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif serta penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa: Kabupaten Sumbawa dapat melakukan kerja sama dengan lembaga luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat. DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap kerja sama yang dilakukan dalam perjanjian kerjasama.

PENYALAHGUNAAN VISA ON ARRIVAL PADA KASUS LEE JONG SUK DITINJANJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Mahadi Noor; Tri Sulistyowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Penyalahgunaan Visa On Arrival Pada Kasus Lee Jong Suk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada tahun 2018 terjadi penyalahgunaan Visa oleh WNA yang dilakukan oleh WNA (Lee Jong Suk). Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana terjadinya penyalahgunaan VOA yang dilakukan oleh WNA (Lee Jong Suk), apakah sanksi yang dapat dikenakan kepada WNA (Lee Jong Suk) sebagi penyalahgunaan VOA, dan upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan terhadap penyalahgunaan VOA. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui data studi kepustakaaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif serta penarikkan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: terjadinya penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Lee Jong Suk. Pelaku penyalahgunaan Visa On Arrival dikenakan sanksi berupa pemeriksaan terhadap pihak yang terkait dan pendeportasian terhadap Warga Negara Asing yang telah melakukan penyalahgunaan Izin tinggal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan telah melakukan Tindakan Administratif berupa deportasi sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan ialah dengan melakukan deportasi atau pemulangan Warga Negara Asing ke negara asalnya sebagai akibat dari penyalahgunaan visa atau izin tinggal.

PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH NEGARA RI DENGAN PENCANTUMAN QR (QUICK RESPONSE) CODE PADA PASPOR MILIK WNA Mikhail Rinaldi Pakilado; Tri Sulistyowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Dalam pengawasan Warga Negara Asing yang berada di wilayah negara Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham mengembangkan penggunaan stiker Quick Response Code (QR Code) yang ditempel pada paspor warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia. Untuk meningkatkan pengawasan WNA yang masuk ke wilayah Indonesia, QR Code (Quick Response Code) yang digunakan merupakan upaya peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan oleh jajaran Imigrasi. Permasalahan yang diangkat adalah 1) Apakah latar belakang dari kebijakan pencantuman “QR Code” pada paspor WNA yang masuk ke wilayah negara RI?, 2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap WNA yang menggunakan paspor yang dicantumkan “QR Code”?, 3) Bagaimana pengembangan penerapan pengawasan WNA menggunakan paspor berQR Code?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bersifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Orang Asing dengan pencantuman QR Code pada Paspor WNA adalah inovasi dari pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Pengawasan Orang Asing dengan pencantuman QR Code masih dalam tahap uji coba dan baru diterapkan di 5 (lima) tempat pemeriksaan imigrasi besar di Indonesia dan akan menyusul diterapkan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi lainnya. Pengawasan orang asing dengan QR Code akan diterapkan diluar dari bagian tempat pemeriksaan imigrasi misalnya seperti fasilitas transportasi umum dan perhotelan, supaya terintegrasi dan bersinergi dengan lembaga keimigrasian akan dikeluarkan dasar hukum yang mengatur.

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN YANG DILAKUKAN OLEH WNA Alfiza Dzikri Aulia; Tri Sulistyowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan keimigrasian dapat dikenakan terhadap Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia apabila melakukan yang diduga dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum atas tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh WNA. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan serta dilengkapi dengan wawancara. Penelitian dilakukan dengan menganalisis kasus tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Rofiqul Islam. Rofiqul Islam melakukan tindakan pelanggaran dengan memasuki Wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah dan masih berlaku. Atas perbuatannya tersebut ia dikenakan tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam Pasal 119 ayat (1) dengan hukuman penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Co-Authors Aden Alfiansyah Aditya Wisnuwardhana Djajaatmadja Albir Romdhony Alfiza Dzikri Aulia Alicia Ciller Almaina Ayuninnas Arya Kanduruan Sunarindra Abubakar Bintan R. Saragih Dimas Fazar Lazuardy Dimas Refaldy Eldira Amany Erry Daffa Ramadhan Firyaldha Jelondra John Kenedy Azis Mahadi Noor MAULANA ARIF HIDAYATULLAH MAULANA ARIF HIDAYATULLAH BARUS Mikhail Rinaldi Pakilado Mochamad Ade Fahmi Muhamad Daffa Prayoga Nafirdo Ricky Qurniawan Niky Wahyu Saputra Nuke Listiyawati Ratna Yuniarti Refaldy, Dimas Regitha Primasari Cahyani Retno Melianti Samuel Timoty Sandy Maulana Yusuf Saidi

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search