<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsibilitas kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislatif DPRD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pegawai dan pejabat struktural Sekretariat DPRD, observasi aktivitas kerja, serta studi dokumentasi terhadap laporan dan arsip administrasi kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsibilitas kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kota Makassar secara umum berada pada kategori cukup baik, yang tercermin dari kepatuhan terhadap tugas pokok dan fungsi, disiplin kerja, ketepatan waktu pelayanan administratif, serta akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi internal yang belum optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi yang masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan secara empiris praktik responsibilitas kinerja aparatur pendukung lembaga legislatif di tingkat pemerintah daerah, khususnya dalam konteks Sekretariat DPRD Kota Makassar, yang masih relatif jarang dikaji secara mendalam dalam literatur administrasi publik.This study aims to analyze the performance responsibility of employees at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Makassar City in supporting the implementation of legislative functions. The study employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through in-depth interviews with employees and structural officials of the DPRD Secretariat, direct observation of work activities, and documentation studies of institutional reports and administrative records. The findings indicate that the performance responsibility of employees at the Makassar City DPRD Secretariat is generally categorized as fairly good, as reflected in compliance with duties and functions, work discipline, timeliness of administrative services, and accountability in administrative management. However, the study also identifies several major constraints, including limited human resources, suboptimal internal coordination, and inadequate utilization of information technology. The novelty of this study lies in its empirical examination of performance responsibility practices among supporting personnel of legislative institutions at the local government level, particularly within the context of the Makassar City DPRD Secretariat, which remains relatively underexplored in the public administration literature.]]>
