Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Integritas: Jurnal Antikorupsi University Of Bengkulu Law Journal Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Muhammad Ikhsan Alia
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK Illahi, Beni Kurnia; Alia, Muhammad Ikhsan
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 3 No. 2 (2017): INTEGRITAS Volume 03 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (947.457 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v3i2.102

Abstract

Setelah jatuhnya rezim otoritarian, Pemerintah Indonesia mengehendaki adanya suatu praktik negara, dimana kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sejalan dengan itu, konstitusi mengamanatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan keuangan negara sebagai salah satu upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab. Implikasinya, penerimaan negara menjadi salah satu aspek kunci dari kedaulatan negara dan oleh karena itu harusdiawasi secara ketat. Dalam rangka mengakomodasi mandat konstitusional tersebut. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya keuangan negara dan menutup kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan. Dalam rangka memperkuat peran BPK sebagai Supreme Audit Institution, maka kerja sama yang efektif dan profesional harus dilakukan oleh BPK dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana formulasi kerja sama yang perlu diciptakan oleh BPK bersama KPK dan PPATKdalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Lebih jauh, penelitian ini akan menawarkan desain alternatif yang dapat mengasimilasikan tiga institusi tersebut dalam upaya pemberantasan kosupsi di Indonesia. Penelitian ini akan dipertajam dengan beberapa metode pendekatan, antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah. Penulis berpendapat bahwa harus diciptakan suatu mekanisme kerja sama yang menempatkan laporan BPK sebagai basis pelaksanaan investigasi KPK. Selanjutnya, laporan hasil investigasi serta data intelejen PPATK terhadap transaksi mencurigakan yang melibatkan keuangan negara harus diposisikan sebagai kerangka acuan dalam memulai penyidikan KPK. Selanjutnya, BPK bersama KPK dan PPATK perlu menyusun kembali Memorandum of Understanding (MoU) perihal pemberantasan korupsi. Terakhir, independensi BPK secara organisasi, personal dan finansial perlu diperkuat untuk menunjang performa BPK dalam upaya penyelamatan keuangan negara.
PENGATURAN PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Beni Kurnia Illahi; Muhammad Ikhsan Alia
University Of Bengkulu Law Journal Vol 2, No 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.481 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.2.2.185-207

Abstract

Jaminan Konstitusionalitas Hak Asal Usul Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat Taufik, H. Ilhamdi; Alia, Muhammad Ikhsan
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 1 No 2 (2017): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.174 KB) | DOI: 10.25139/lex.v1i2.550

Abstract

Post-authoritarian Indonesia guaranteed the protection of Indegeneous People are accelerated on behalf of Indonesian Constitution UUD NRI 1945. Coherently, the Constitution obligated the government to emerged an effective and comprehensive regulation to protect traditional ethnic alongside their cultural rigjhts. As the consequences, state obligated all stakeholder included local government to reformulate legal platform as the implementation of UUD 1945 mandate. In the historical and political aspect, existence of in degeneous people is settled long time before the official declaration of state. Indegeneous people not only served as one of prequisite requirement of human rights implementation. However, based on historical context recognition of indegeneous people has been decreased recently. It is caused by the economic development that sometimes impacted the territorial of indegeneous people itself. Furthermore, the assimilation process of indegeneous people and “new-comer” citizen has limited the space for indegeneous people to conduct their ritual as cultural-religious community. The main puzzle to be elaborated in this research are how UUD 1945 maintain the constitutional protection to indegenous people. Secondly, how the implementation of constitutional protection over indegeneous people in Indonesia. This research suggested constructive advices to overcome the problem. Firstly, emerging recognition and protection over indegeneous people through sincronization of state and local government regulation. Secondly, this research urging the government to sttle a legal platform for conflict resolution among indegeneous people and between indegenous people and government.
Co-Authors Beni Kurnia Illahi Illahi, Beni Kurnia Taufik, H. Ilhamdi