Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Unilateral termination of employment by the company Reviewed from the Principle of Job Protection Laila Rizqillah; Amanda Putri Fajrin; Shafa Zhafira Khalid; Aqtika Deeba Lubis
ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal Vol. 3 No. 1 (2026): ISNU Nine Star Mei (In Press)
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/ins9mj.v3i1.1337

Abstract

Unilateral termination of employment (PHK) by companies is a crucial problem in industrial relations because it has the potential to cause injustice and violations of workers' rights. The practice of unilateral layoffs is often carried out without going through the procedures set by laws and regulations, thus contradicting the principle of protecting workers as parties who are structurally in a weak position. This study aims to analyze the practice of unilateral layoffs by companies from the principles of worker protection and the labor law framework in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, through analysis of the Manpower Law, the Job Creation Law, and related implementing regulations. The results of the study show that the principle of worker protection emphasizes the guarantee of job security, fair treatment, and legal protection of workers' normative rights, including the right to severance pay and dispute resolution mechanisms. Unilateral layoffs that are carried out without a valid reason and without proper legal procedures are a form of violation of this principle. Therefore, consistent law enforcement and strengthening the role of labor supervision are needed to prevent unilateral layoffs and ensure effective protection of workers' rights.
Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin, dan Akibat Hukumnya, Menurut KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 Nabila Hilmy Khairunnisa Hasibuan; Salwa Khairina Azzahra; Vivian Alyssa Chandra; Nadiatul Maghfirah; Shafa Zhafira Khalid
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam dinamika kehidupan bernegara, Indonesia, Negara Hukum, memandang supremasi hukum sebagai cita-cita bersama. Dalam situasi ini, setiap orang berhak menikah dan mempertahankan pernikahan yang sah untuk memiliki anak. Anak-anak yang lahir di luar nikah dikenal seperti itu karena tidak semua anak adalah hasil dari orang tua yang bercerai. Penelitian ini berupaya mengkaji peraturan KUHPerdata tentang anak yang belum menikah, hukum adat, dan keabsahan akta kelahiran anak yang belum menikah. Pendekatan konseptual dan metodologi penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan kemudian dikenai analisis metodis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa awig-awig, baik tertulis maupun tidak tertulis, digunakan untuk mengatur anak-anak di luar nikah karena berfungsi sebagai panduan bagi desa adat dalam mengelola pemerintahan mereka. Akta Notaris, Akta Kelahiran, Akta yang dibuat oleh petugas pencatatan sipil, atau bahkan akta nikah itu sendiri mungkin mengatakan bahwa anak tersebut lahir di luar nikah. Karena berfungsi sebagai bukti pengakuan negara atas kewarganegaraan dan kedudukan sipil anak, akta kelahiran sangat penting bagi anak tersebut.