Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Arkananta, M Radhitya
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kekuatan Pembuktian Screenshot dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Era Digital Ginting, Yuni Priskila; Arkananta, M Radhitya
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3238

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan screenshot sebagai bukti dalam perkara perdata, namun keabsahannya sering diragukan karena tidak diajukan dalam bentuk data elektronik asli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan screenshot sebagai bagian dari alat bukti elektronik menurut sistem pembuktian perdata, serta merumuskan prosedur untuk memastikan keabsahannya agar dapat digunakan secara sah di persidangan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis pada studi kepustakaan terhadap UU ITE, KUHPer, HIR/RBg, Putusan MK, doktrin, dan literatur terbaru. Data dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran norma dan sinkronisasi antara ketentuan hukum positif dan praktik pembuktian elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa screenshot dapat dikualifikasikan sebagai dokumen elektronik dan hasil cetaknya dapat diperlakukan sebagai alat bukti tertulis sepanjang memenuhi prinsip autentikasi, integritas, dan keterandalan data. Nilai pembuktiannya tetap tidak sempurna dan memerlukan verifikasi administratif serta dukungan bukti lain untuk meyakinkan hakim. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan prosedur keabsahan screenshot secara komprehensif berdasarkan aspek formil-materiil UU ITE dan praktik pembuktian perdata. Implikasi penelitian ini memberikan pedoman praktis bagi hakim, advokat, dan pihak berperkara untuk menggunakan screenshot secara efektif serta mengurangi ketidakpastian hukum dalam sengketa perdata berbasis bukti elektronik.
Peran Administratif Indonesia dalam Menyeimbangkan Kedaulatan Negara dan Kewajiban Kemanusiaan dalam Penanganan Pencari Suaka (Asylum Seeker) di Indonesia Arkananta, M Radhitya; Samuel, Rafael
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0bq8qv79

Abstract

Penelitian ini mengkaji dilema administratif dan hukum yang dihadapi Indonesia sebagai negara transit bagi pencari suaka, menempatkan pertimbangan kedaulatan negara berhadapan dengan kewajiban kemanusiaan. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis peran dan tanggung jawab administratif Pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan dua prinsip tersebut, serta mengidentifikasi pengaruh prinsip hukum internasional (seperti ICCPR dan asas non-refoulement) dan nilai-nilai Pancasila terhadap kebijakan domestik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara tetap berkomitmen pada tanggung jawab kemanusiaan melalui adopsi asas non-refoulement dalam regulasi domestik (seperti Peraturan Ditjen Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 dan Perpres No. 125 Tahun 2016). Kebijakan administratif ini secara esensial didasarkan pada norma-norma internasional dan didorong oleh nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, ditemukan adanya kelemahan dalam implementasi Perpres 125/2016 yang mengakibatkan keterbatasan peran pemerintah dan tingginya ketergantungan pada organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM.
Co-Authors Samuel, Rafael Yuni Priskila Ginting