<![CDATA[Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi praktis bagi pengelolaan operasional kargo udara serta dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan dan kajian manajemen transportasi udara. Metode – Penelitian ini menggunakan studi literatur, analisis dokumen, laporan penanganan dibandingkan dengan regulasi standar pengangkutan udara dan analisa temuan berdasarkan konsep manajemen operasional serta ketentuan hukum angkutan penerbangan Hasil – Hasil kajian pada Garuda Indonesia Cargo Semarang menunjukkan bahwa perusahaan pada prinsipnya telah melaksanakan tanggung jawab hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tersebut terlihat dari mekanisme penanganan irregularity cargo melalui proses klaim dan pemberian kompensasi kepada pengguna jasa berdasarkan prosedur internal yang telah ditetapkan dan juga mengacu pada UU nomer 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan nomer PM 77 tahun 2011 mengenai Tanggung jawab pengangkutan udara untuk kiriman domestik atau dalam negeri dan Konvensi Montreal 1999 untuk pengiriman Internasional. Implikasi - Hasil penelitian dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pengelolaan operasional kargo udara, khususnya dalam pencegahan irregularity cargo. Temuan penelitian menegaskan pentingnya penguatan manajemen operasional, peningkatan akurasi data reservasi, standardisasi kemasan, serta perbaikan koordinasi antara maskapai dan agen kargo. Implementasi rekomendasi ini diharapkan mampu menekan risiko kerugian baik pengguna jasa maupun airline, meningkatkan kepastian hukum bagi pengguna jasa, serta memperkuat kepercayaan terhadap layanan kargo udara. Orisinalitas - Orisinalitas penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang mengombinasikan praktik operasional kargo udara dengan kerangka hukum nasional dan internasional. Penelitian ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mengaitkannya dengan konsep manajemen operasional di Garuda Indonesia Cargo Semarang. Dengan mengacu pada irregularity cargo sebagai titik temu antara risiko operasional dan tanggung jawab hukum.]]>
