<![CDATA[Peningkatan jumlah pengemis di Kota Cirebon mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan sosial serta belum optimalnya implementasi kebijakan ketertiban umum di tingkat daerah. Keberadaan pengemis di ruang publik tidak hanya mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, tetapi juga berdampak pada citra kota dan menunjukkan adanya ketimpangan sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan pengemis di Kota Cirebon serta mengidentifikasi tantangan dan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis kebijakan dan studi literatur terkait penegakan peraturan daerah dan kesejahteraan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan pengemis oleh Satpol PP masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya koordinasi lintas sektor, sehingga penertiban bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan kolaboratif yang mengintegrasikan penegakan hukum dengan program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi melalui kerja sama antara Satpol PP, Dinas Sosial, lembaga masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan jumlah pengemis secara efektif sekaligus mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban umum yang berkelanjutan di Kota Cirebon.]]>
