<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kebijakan pemerintah terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Toraja Utara dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah di kabupaten Toraja Utara. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi wawancara dan dokumentasi bersama informan-informan yang terpilih yang berisi jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa, Implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Toraja Utara belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa pertanyaan dan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan terjadi dilapangan. Banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat salah satunya pedagang kaki lima tidak memperhatikan himbauan-himbuan yang di berikan oleh satuan pamong praja (Satpol PP) sehingga menjadi fator yang dapat membuat kebijakan pemerintah tidak terlaksana dengan baik dan pemerintah nelumterlalu memaksimalkan kinerja yang telah mereka program. This study aims to determine (1) government policy towards street vendrors (PKL) in North Toraja district ans (2) to determine the factors inhibiting regional government policy in North Toraja district. In this research, a qualitative descriptive approach was used. The data collection technique used the result of interview observations and documentation with selected informants which contained answers to several question asked. Based on the result of the research conducted by the research, the research concludel that, implementation of regional government policies towards street vendors (PKL) in North Toraja distric are not running well because some of the question and answer given do not match what happen in the field. Thera are many factors the become obstacls, one which is that street vendors do not pay attention to the appeals given by the civil service unit (Satpol PP) so that it becomes a factor that can cause government policies to not be implemented well and the government not yet maximing the performance that they have programmed.]]>
