<![CDATA[Latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan sistem manajemen kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih bersifat kaku dan berorientasi pada penilaian tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PPPK memaknai dan menginterpretasikan peran Perjanjian Kerja dalam proses manajemen kinerja sehari-hari di Kabupaten Sumbawa Barat. Metode yang digunakan berupa studi kasus kualitatif, data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 13 orang PPPK dan didukung oleh observasi di lingkungan kerja. Temuan utama menunjukkan bahwa PPPK memaknai Perjanjian Kerja bukan sebagai panduan kinerja yang dinamis, melainkan sebagai "dokumen formalitas tahunan" yang baru berfungsi saat evaluasi akhir. Proses ini dipersepsikan minim dialog dan umpan balik, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan terkait perpanjangan kontrak. Temuan observasi mengkonfirmasi minimnya praktik komunikasi kinerja antara atasan dan staf. Simpulan dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan signifikan antara fungsi ideal Perjanjian Kerja dengan realitas implementasinya di lapangan, yang menegaskan kebutuhan mendesak akan sebuah model manajemen kinerja yang lebih dialogis dan berkelanjutan bagi PPPK. Secara teoretis, penelitian ini menyumbang pada literatur manajemen kinerja adaptif di sektor publik, sementara secara praktis, menawarkan cetak biru untuk pengembangan model umpan balik berkelanjutan dalam konteks birokrasi daerah. Optimizing PPPK Performance: A Feedback-Based Adaptive Model in West Sumbawa Regency Abstract The performance management framework for Indonesia's Government Employees with Work Agreements (PPPK) is constrained by a rigid, annually-focused appraisal system. This study addresses this challenge by exploring how PPPK employees in West Sumbawa Regency perceive and interpret the role of their Work Agreements in day-to-day performance management. Employing a qualitative case study approach, we gathered primary data from in-depth interviews with 13 PPPK staff, complemented by workplace observations. A primary finding reveals that participants construe the Work Agreement not as a dynamic tool for performance guidance, but as a ceremonial 'annual formality' invoked solely for terminal evaluation. This process, perceived as being devoid of meaningful dialogue and feedback, consequently fosters uncertainty and anxiety surrounding contract renewal. This perception was corroborated by observational data, which indicated a scarcity of routine performance communication between supervisors and their staff. Ultimately, this study concludes there is a profound disconnect between the intended function of the Work Agreement and its lived reality in practice. This gap underscores the critical need for a more dialogic and sustainable performance management model tailored to the PPPK context. Theoretically, this study contributes to the literature on adaptive performance management in the public sector, while practically, it offers a blueprint for developing a continuous feedback model within the context of regional bureaucracy.]]>
