<![CDATA[The 2021 Open Unemployment Rate (TPT) in East Java, which exceeded the regional development plan target, indicates obstacles to post-pandemic labor absorption. This study focuses on analyzing the determinants of the TPT by examining the influence of the Regency/City Minimum Wage (UMK), Average Years of Schooling (RLS), Labor Force Participation Rate (TPAK), and population. Using a quantitative multiple linear regression approach on cross-section data from 38 regencies/cities, this study found that the independent variables simultaneously explained 71% of the variation in the TPT. Partial test results indicate that the UMK (coefficient 0.778) and RLS (coefficient 0.672) have a positive and significant effect, while the TPAK has a significant negative effect (coefficient -0.160), while population size has no significant effect. The main conclusion confirms that wage and education increases that are not aligned with industrial needs actually trigger unemployment, so careful wage policies and educational curriculum alignment are needed to minimize mismatches in the labor market. ABSTRAK Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur tahun 2021 yang melampaui target rencana pembangunan daerah mengindikasikan adanya hambatan penyerapan tenaga kerja pascapandemi. Penelitian ini berfokus pada analisis determinan TPT dengan menguji pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan jumlah penduduk. Menggunakan pendekatan kuantitatif regresi linier berganda pada data cross-section dari 38 kabupaten/kota, penelitian ini menemukan bahwa variabel independen secara simultan mampu menjelaskan 71% variasi TPT. Hasil uji parsial menunjukkan UMK (koefisien 0,778) dan RLS (koefisien 0,672) berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan TPAK berpengaruh negatif signifikan (koefisien -0,160), sementara jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan. Simpulan utama menegaskan bahwa kenaikan upah dan pendidikan yang tidak selaras dengan kebutuhan industri justru memicu pengangguran, sehingga diperlukan kebijakan pengupahan yang cermat serta penyelarasan kurikulum pendidikan untuk meminimalkan ketidaksesuaian di pasar tenaga kerja.]]>
