Mukhammad Taufan Perdana Putra
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan Anik Iftitah; Nanda Romei Puspitasari; Niken Yulianti; Mukhammad Taufan Perdana Putra; Kunarso Kunarso
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i2.471

Abstract

In 2019, Indonesia faced several issues related to gender equality in labor law. The latest data from the Central Statistics Agency (BPS) shows that the wage gap between men and women in Indonesia continues. in 2020 women in Indonesia earn a salary of 84.4% of the amount of salary received by men. This research attempts to analyze women's employment law in Indonesia. In this case an analysis of cases of violations of labor rights against women and how they are protected according to the Labor Law. From the enactment of this law in Indonesia, especially before the Amendment to the 1945 Constitution and the promulgation of Law no. 10 of 2004, and its amendment Number 12 of 2011 concerning the types and levels of statutory regulations Article 7 of the Law regulates as follows: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, TAP MPR, Laws/Perpu, Government Regulations, Presidential Regulations and regional laws and regulations. The stage of ratification of the announcement, dissemination and announcement of the Secretary of State. The purpose of this research is to analyze the level of gender equality, the challenges of achieving equality in Indonesia and the field of employment. The results of this research show that gender inequality persists in Indonesia, but inequality has decreased over time, meaning that opportunities for men and women have become more equal. However, there is still room for improvement in gender equality. There are also several institutional and socio-cultural obstacles, such as the lack of agreement between women workers and employers fighting for gender equality in the workplace, gender equality regulations are still not optimally implemented and workers' awareness of human rights is still low. them, and the low bargaining position of women workers. For this reason, the government needs to improve gender equality by strengthening law enforcement on gender equality in the field of employment to increase cooperation between the central and regional governments to support the employment system. The type of research we use is normative legal research.
REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENDIDIKAN MELAMPAUI DOKTRIN OMISSION INDIVIDUAL DALAM KASUS PERUNDUNGAN SISTEMIK Nanang Rudy Hartono; Mukhammad Taufan Perdana Putra
Jurnal Supremasi Vol 16 No 1 (2026): Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i1.5643

Abstract

Penelitian hukum normatif ini merekonstruksi peran dan tanggung jawab satuan pendidikan dalam pencegahan serta penanggulangan bullying di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek hukum pidana modern. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pergeseran akuntabilitas dari sekadar kesalahan individual pendidik menjadi pertanggungjawaban korporasi pendidikan melalui dekonstruksi delik pembiaran (omission). Landasan kewajiban sekolah yang bersifat imperatif dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 mewajibkan adanya perlindungan positif dari segala bentuk kekerasan. Ditemukan bahwa penegakan hukum saat ini cenderung terbatas pada sanksi administratif melalui Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, sementara akuntabilitas pidana melalui Pasal 76C UUPA seringkali terhambat oleh tantangan pembuktian unsur pembiaran. Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengonstruksi sekolah (termasuk yayasan nirlaba sesuai PERMA No. 13 Tahun 2016) sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika kegagalan sistemik dalam mekanisme pencegahan mencapai tingkat kesengajaan untuk membiarkan (dolus). Disimpulkan bahwa diperlukan interpretasi luas terhadap unsur "membiarkan" untuk menjangkau institusi sebagai entitas korporasi guna menjamin efek jera melalui kombinasi sanksi denda, tindakan tata tertib (maatregel), dan mitigasi sanksi penutupan demi menjamin perlindungan hak fundamental anak berdasarkan prinsip the best interest of the child.