Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Esensi Hukum Journal Justiciabelen (JJ)
Emirza Nur Wicaksono
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS PEKERJAAN DALAM MEKANISME SURAT LOLOS BUTUH DOSEN Emirza Nur Wicaksono
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 6 No 01 (2026): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v6i01.6340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penerbitan Surat Lolos Butuh Dosen pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 serta menelaah kesesuaiannya dengan hak konstitusional atas pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Penelitian ini juga mengkaji relasi antara kewenangan administratif perguruan tinggi dan perlindungan hak profesi dosen dalam perspektif negara hukum demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai mekanisme Surat Lolos Butuh Dosen sehingga menimbulkan kekosongan norma dan perbedaan praktik antarperguruan tinggi. Mekanisme Surat Lolos Butuh Dosen masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam regulasi pendidikan tinggi nasional. Mekanisme tersebut sering digunakan sebagai instrumen administratif yang berpotensi membatasi hak dosen untuk memperoleh dan mengembangkan pekerjaan secara bebas. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan yang ideal harus berbasis pada prinsip constitutional protection of labor rights, kepastian hukum, proporsionalitas, dan kebebasan akademik. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan hukum pendidikan tinggi dan memberikan rekomendasi reformasi regulasi tata kelola dosen di Indonesia.
Problematika Penerbitan SKCK bagi Mantan Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Emirza Nur Wicaksono
Esensi Hukum Vol 7 No 2 (2025): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v7i2.620

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan narapidana dalam perspektif hak asasi manusia. Fokus kajian meliputi kesesuaian pengaturan SKCK dengan prinsip non-diskriminasi, hak atas pekerjaan, serta dampaknya terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap regulasi, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SKCK, khususnya pencantuman riwayat pidana, berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung dan menghambat akses mantan narapidana terhadap pekerjaan serta partisipasi sosial. Kondisi ini tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih proporsional, antara lain melalui pembatasan penggunaan SKCK, pengaturan jangka waktu pencantuman catatan pidana, dan diferensiasi berdasarkan relevansi kebutuhan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kajian hukum mengenai hubungan antara kebijakan administratif dan perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan inklusif.
Co-Authors