Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Limbago: Journal of Constitutional Law
Ibadillah, Raden Ziljian
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU XXII/2024 Tentang Perpanjangan Usia Jabatan Notaris Ibadillah, Raden Ziljian; Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v6i1.53337

Abstract

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXII/2024 mengenai perpanjangan masa jabatan notaris, yang dilatarbelakangi potensi konflik antara batas usia pensiun wajib dan hak konstitusional notaris. Tujuannya adalah mengevaluasi pertimbangan hukum Mahkamah serta dampak putusan terhadap kepastian hukum dan perkembangan hukum ketatanotariatan. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, sumber hukum primer dan sekunder dianalisis. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah membangun pertimbangan hukum melalui penafsiran konstitusi adaptif dengan mempertimbangkan data empiris seperti peningkatan harapan hidup. Dengan menggunakan balancing test, Mahkamah berinovasi dengan menggeser paradigma regulasi dari sistem ketat berbasis usia menuju sistem berbasis kapasitas. Putusan menetapkan batas usia pensiun 70 tahun, bersyarat pemeriksaan kesehatan tahunan suatu bentuk konstitusionalitas bersyarat. Dampak hukumnya bersifat ganda meningkatkan kepastian dan perlindungan bagi notaris senior, namun sekaligus menciptakan ketidakpastian baru karena belum diatur secara rinci standar, prosedur, dan pengawasan pemeriksaan kesehatan tersebut. Kesimpulannya, putusan ini merefleksikan evolusi peran Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dan berkontribusi pada balanced constitutionalism. Harmonisasi regulasi melalui revisi UndangUndang Jabatan Notaris diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas implementasi.
Co-Authors Iswandi