Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legislatif Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG)
Asmaul
Universitas Hasanuddin
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Media Sosial sebagai Penggerak Akuntabilitas: Studi Kasus George Sugama Halim dan Respons Kepolisian dalam Fenomena No Viral, No Justice Andi M Yusuf; Aulia Salman; Asmaul; M. Isra Immawan; Hamama Aulia Dwivalinci
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 1 (2025): Strengthening Local Governance: Innovation, Participation, and Accountability
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i1.2545

Abstract

Fenomena No Viral, No Justice di Indonesia mencerminkan lemahnya akuntabilitas institusi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ketidakadilan. Aparat kepolisian sering kali baru bertindak setelah kasus menjadi viral di media sosial dan mendapat tekanan publik, sebagaimana terlihat dalam kasus George Halim. Kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial memainkan peran penting dalam mendorong kepolisian agar lebih responsif terhadap tuntutan keadilan masyarakat. Di satu sisi, fenomena ini memperkuat pengawasan publik terhadap kinerja kepolisian, tetapi di sisi lain, juga menampilkan kegagalan sistem penegakan hukum dalam bekerja secara independen tanpa harus menunggu tekanan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media sosial mendorong akuntabilitas kepolisian dalam kasus George Halim, mengkaji respon kepolisian sebelum dan setelah viralnya kasus ini, serta mengidentifikasi dampak fenomena ini terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur, pemberitaan analisis media, serta observasi terhadap narasi yang berkembang di media sosial. Teknik analisis wacana kritis digunakan untuk memahami bagaimana media sosial membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai mekanisme pengawasan informal yang mampu meningkatkan tekanan terhadap institusi kepolisian agar bertindak lebih cepat. Namun, respon kepolisian yang reaktif terhadap kasus yang viral justru memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa diperlukan reformasi dalam mekanisme akuntabilitas kepolisian agar sistem hukum dapat berjalan secara independen dan tidak bergantung pada tekanan publik.
Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik: Perspektif Siyasah Syar'iyyah dan Comprehensive Political Education La Ode Muhammad ZIkril Hafiz; Mulawarman Pahlevi; Asmaul
Legislatif VOLUME 9 NOMOR 2 2026
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v9i2.52478

Abstract

This study stems from the problem of the low effectiveness of political education conducted by political parties in Indonesia, even though its implementation already has a juridical basis in various laws and regulations. Political education, which should serve to enhance citizens’ political awareness and participation, is often carried out merely to fulfill administrative obligations and as a tool for image-building, so that it produces no substantive impact on improving citizens’ political literacy. This research employs a normative method with statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary data are drawn from regulations governing political parties’ political-education functions, while secondary data consist of academic literature in the form of books and journal articles. The analysis is conducted by examining the effectiveness of regulatory implementation, comparing it with political-education practices in other countries, and formulating strengthening strategies grounded in the values of siyasah syar’iyyah. The findings show that Indonesia’s legal framework for political education still prioritizes administrative compliance over the quality and sustainability of the educational process itself. Therefore, this article proposes the concept of Comprehensive Political Education (CPE), integrating the theories of Political Socialization and Civic Education to cultivate citizens who are aware, critical, and participatory. The principles of justice (al-‘adl) and public welfare (maslahah) are positioned as normative foundations for designing substantive political-education policies oriented toward the public good. Through the implementation of the Annual Comprehensive Political Education Cycle (ACPEC), political education is expected to proceed continuously and free from electoral interests, thereby strengthening the quality of a participatory and civilized democracy.
Co-Authors Andi M Yusuf Aulia Salman Hamama Aulia Dwivalinci La Ode Muhammad ZIkril Hafiz M. Isra Immawan Mulawarman Pahlevi