Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal and Political Analysis of the Red and White Cabinet Reshuffle Based on Good Governance Principles Rizki Mubarok
Siyasah Dusturiyah: State Law Review Vol. 1 No. 3 (2025): Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Publisher : Yayasan Cahaya Generasi Positif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/2eky2y10

Abstract

This study examines the design and dynamics of cabinet reshuffles within Indonesia’s presidential system, focusing on the Kabinet Merah Putih under President Prabowo Subianto. The president’s constitutional authority to appoint and dismiss ministers, as stipulated in the 1945 Constitution and the Law on State Ministries, has generated political and legal challenges, particularly due to the influence of the multiparty system and coalition interests. Using a qualitative method with a normative juridical approach, the study finds that cabinet reshuffles are primarily driven by political stabilization rather than performance evaluation. Principles of good governance such as transparency, participation, accountability, and meritocracy have not been fully realized. The amendment through Law No. 61 of 2024, which removes the limit on the number of ministries, further reinforces transactional politics and an oversized cabinet. This research recommends reformulating ministerial evaluation mechanisms based on performance indicators, strengthening meritocratic and technocratic systems in public office appointments, and enhancing civil society oversight to ensure that reshuffles serve as instruments for democratic, effective, and responsive governance.
Analisis Penggunaan GAAR (Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi) Presiden Prabowo Subianto dalam Prinsip Rule of Law Rizki Mubarok
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4516

Abstract

Penelitian ini menganalisis penggunaan instrumen GAAR (grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka prinsip rule of law dan mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini meninjau evolusi historis penggunaan GAAR sejak era Soekarno serta menilai dinamika kontemporernya pada masa pemerintahan Prabowo. Temuan menunjukkan bahwa meskipun instrumen GAAR merupakan kewenangan prerogatif Presiden yang sah secara konstitusional, praktik penggunaannya tidak pernah sepenuhnya independen dari konteks politik. Pada masa Prabowo, sejumlah kasus seperti amnesti Hasto Kristiyanto, abolisi Tom Lembong, dan rehabilitasi Ira Puspadewi memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan koreksi hukum dan persepsi impunitas politik, terutama dalam situasi ketika DPR didominasi koalisi pendukung pemerintah yang melemahkan fungsi pengawasan. Analisis menunjukkan bahwa praktik GAAR yang tidak memenuhi prinsip transparansi, objektivitas, dan proporsionalitas berpotensi menggeser fungsi GAAR dari mekanisme executive clemency menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip rule of law, equality before the law, dan independensi peradilan agar kewenangan GAAR tidak mereduksi integritas sistem peradilan serta tetap berada dalam koridor konstitusional yang demokratis.