<![CDATA[Pengembangan transportasi perkotaan memerlukan keseimbangan antara kapasitas sistem transportasi dan daya tampung wilayah guna menjamin keberlanjutan pembangunan. Namun demikian, berbagai regulasi teknis yang mengatur perencanaan tata guna lahan, infrastruktur jalan, manajemen angkutan umum, pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD), serta manajemen dan rekayasa lalu lintas masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu kerangka perencanaan yang sistematis. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model strategi integratif berbasis sinkronisasi lima regulasi teknis untuk mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampung transportasi perkotaan. Metode yang digunakan adalah analisis komparatif eksploratif kualitatif melalui pemetaan sistematis terhadap lima regulasi nasional, yaitu SNI 03-1733-2004, Permen PUPR No. 5 Tahun 2023, Permenhub No. 96 Tahun 2015, Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. 687/2002, serta Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2017. Hasil analisis mengidentifikasi sebelas faktor strategis yang memengaruhi perencanaan transportasi terintegrasi, meliputi kepadatan penduduk, penyediaan sarana dan prasarana, kondisi lingkungan, aksesibilitas, manajemen rekayasa lalu lintas, kapasitas jalan, kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan, klasifikasi dan jenis angkutan, serta pengaturan headway. Temuan menunjukkan adanya fragmentasi regulasi serta tumpang tindih pengaturan, di mana tidak terdapat satu regulasi pun yang secara komprehensif mengakomodasi seluruh faktor strategis tersebut. Faktor kondisi lingkungan teridentifikasi sebagai variabel yang paling krusial namun paling sedikit terakomodasi dalam regulasi yang ada. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan model integrasi regulatif yang terstruktur sebagai dasar perumusan kebijakan transportasi perkotaan berbasis prinsip keseimbangan daya dukung–daya tampung. Secara praktis, model ini memberikan kerangka kebijakan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi transportasi terintegrasi yang mendukung produktivitas wilayah dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.]]>
