Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Achmad Rof'i Romadhoni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kebijakan Pemblokiran Rekening Tidak Aktif Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Achmad Rof'i Romadhoni; Dwi Tatak Subagyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4555

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik rekening nasabah yang secara hukum dapat diblokir oleh PPATK serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum PPATK atas kerugian yang dialami nasabah dan pihak bank akibat kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (dormant). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemblokiran rekening oleh PPATK tidak dapat dilakukan semata-mata karena status rekening tidak aktif (dormant), melainkan harus didasarkan pada adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan mencurigakan, ketidakwajaran pola transaksi terhadap profil nasabah, atau kecocokan identitas dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM). Rekening aktif maupun rekening pasif pada prinsipnya tetap merupakan hak milik nasabah yang dilindungi hukum, sehingga setiap tindakan pemblokiran harus dilaksanakan secara proporsional, berdasarkan kewenangan yang sah, mengikuti prosedur yang ditentukan, dan disertai mekanisme pertanggungjawaban hukum guna menjamin perlindungan hak nasabah dan kepastian hukum.
Co-Authors Dwi Tatak Subagyo