Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Fakta Hukum (JFH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Friyandi Prasetya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Artificial Intelegence (Deepfake) Dalam Perspkektif Hukum Positif Indonesia Wicaksono, Dimas Tri; Niken Putri Lestari; Friyandi Prasetya
Jurnal Fakta Hukum Vol 4 No 2 (2026): Maret
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v4i2.233

Abstract

The rapid advancement of artificial intelligence has significantly transformed various aspects of life and provided substantial benefits across multiple fields. However, the emergence of artificial intelligence has also generated negative impacts, particularly the rise of deepfakes, which are frequently exploited by cybercriminals to deceive victims for various purposes. This study examines law enforcement regulations applicable to deepfake-related crimes under Indonesian positive law, specifically the Criminal Code, the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Sexual Violence Crime Law. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings show that several legal frameworks in Indonesia can be applied to deepfake crimes. The Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law are the legal instruments most commonly used in prosecuting deepfake offenders, and in several cases, verdicts have even become legally binding.
Efektivitas Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Pembayaran Non Tunai: Studi Kasus: Roti’O Halte Transjakarta Monas Dimas Tri Wicaksono; Rahman; Friyandi Prasetya; Niken Putri Lestari; Adithiya Diar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4822

Abstract

Perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan digitalisasi sektor keuangan dan meningkatnya penggunaan uang elektronik serta Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kondisi ini menimbulkan tantangan hukum terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dalam mengatur praktik pembayaran non-tunai serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen, dengan studi kasus pada gerai Roti’O di Halte Transjakarta Monas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui analisis peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 secara normatif masih relevan, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menghadapi praktik cashless society, terutama ketika pelaku usaha menerapkan kebijakan pembayaran non-tunai secara eksklusif. Praktik tersebut berpotensi mengurangi hak konsumen untuk memilih alat pembayaran dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara ketentuan mata uang, sistem pembayaran digital, dan perlindungan konsumen guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.
Co-Authors Adithiya Diar Dimas Tri Wicaksono Niken Putri Lestari Rahman Wicaksono, Dimas Tri