<![CDATA[Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci menghadapi berbagai masalah, antara lain: indikasi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan kerugian negara, keterpaparan informasi yang terbatas dalam pengelolaan keuangan yang masih terbatas pada media konvensional tanpa pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, dokumentasi dan sistem administrasi keuangan yang kurang terorganisir ditandai dengan keterlambatan pelaporan dan dokumen pendukung yang tidak lengkap, partisipasi masyarakat yang rendah dalam rapat desa yang didominasi oleh kelompok tertentu, sistem pengawasan dan pengendalian internal yang lemah dalam pengelolaan keuangan desa, dan kompetensi aparat desa yang terbatas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, khususnya di empat desa: Desa Koto Cayo, Desa Koto Mudik, Desa Balai, dan Desa Koto Dua Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik snowball sampling untuk menentukan informan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi dokumen, dan catatan lapangan. Validasi data menggunakan teknik triangulasi dengan melakukan pengecekan silang data dari berbagai sumber untuk menilai keakuratan data. Prosedur analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketiga prinsip tersebut masih menghadapi hambatan yang signifikan. Pertama, implementasi prinsip transparansi menghadapi kendala dalam tiga aspek utama: pengungkapan informasi masih terbatas dengan akses yang terbatas dan dokumentasi yang tidak terorganisir; aksesibilitas informasi terhambat oleh media penyampaian konvensional dan prosedur yang kompleks; dan publikasi laporan keuangan sulit dipahami oleh masyarakat karena penggunaan istilah teknis tanpa penjelasan yang memadai dan kurangnya dokumentasi pendukung yang lengkap. Kedua, implementasi prinsip akuntabilitas menghadapi kendala termasuk: penyusunan laporan keuangan dibatasi oleh kompetensi aparat dan sistem pencatatan manual yang meningkatkan risiko kesalahan; audit eksternal belum efektif dengan tindak lanjut temuan yang lemah dan koordinasi antar lembaga pengawas; dan akuntabilitas dalam pertemuan desa belum optimal karena partisipasi yang rendah dan pelaporan yang hanya bersifat seremonial. Ketiga, implementasi prinsip partisipatif menunjukkan kesenjangan dalam setiap aspek: keterlibatan masyarakat masih terbatas dan didominasi oleh elit desa dengan partisipasi minimal dari kelompok marginal; pengawasan berbasis masyarakat belum efektif karena kesulitan dalam mengakses informasi dan forum musyawarah yang bersifat seremonial; Peran BPD dan lembaga lokal belum optimal dengan akses dokumen yang terbatas dan rekomendasi yang seringkali tidak ditindaklanjuti. Secara keseluruhan, meskipun menunjukkan perkembangan positif, pengelolaan keuangan desa masih memerlukan perbaikan dalam hal aksesibilitas informasi, kualitas komunikasi, dan inklusivitas partisipasi masyarakat untuk mencapai tata kelola keuangan desa yang lebih baik.]]>
