Tanjung, Masitoh
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Peran Dinas Koperasi UKM Mandailing Natal dalam Membantu Pengurusan Nomor Induk Berusaha Affandi, Faisal; Asril, Mhd; Khoiruddin Lubis, Mhd; Juliani, Mia; Tanjung, Masitoh; Aflah, Sinul; Hakim Nasution, Lukman; Muklis, Maulana; Solih, Mhd; Aswin, Mhd
Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/hypxz643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal dalam membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA. UMKM merupakan pilar penting perekonomian Indonesia karena menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja, sehingga legalitas usaha menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) yang dilakukan selama kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM memiliki tiga peran utama dalam membantu pengurusan NIB, yaitu peran edukatif melalui sosialisasi pentingnya legalitas usaha, peran fasilitatif melalui pendampingan teknis pendaftaran bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan literasi digital, serta peran administratif melalui verifikasi dan penyesuaian data agar proses penerbitan NIB berjalan lancar. Kepemilikan NIB memberikan berbagai manfaat bagi UMKM, antara lain legalitas usaha, kemudahan akses pembiayaan, peluang mengikuti program pembinaan pemerintah, perlindungan hukum, serta peningkatan daya saing usaha. Namun demikian, proses pembuatan NIB masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kendala teknis pada sistem OSS-RBA, keterbatasan literasi digital dan jaringan internet, serta kesulitan pelaku usaha dalam memenuhi dokumen komitmen setelah NIB diterbitkan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan pembinaan agar proses perizinan usaha dapat berjalan lebih efektif serta mendukung perkembangan UMKM di daerah.