<![CDATA[Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan, termasuk pinjaman online. Namun, kemunculan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK menimbulkan risiko hukum, finansial, dan psikologis bagi masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai konsumen muda. Banyak kasus menunjukkan praktik intimidasi oleh debt collector, penyalahgunaan data pribadi, hingga bunga tinggi yang menjerat korban. Rendahnya literasi hukum dan keuangan digital di kalangan mahasiswa memperbesar kerentanan terhadap jeratan pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, analisis yuridis mengenai perlindungan konsumen muda menjadi penting untuk menemukan strategi preventif dan solusi hukum yang efektif. Penelitian ini mengkaji empat permasalahan utama: (1) analisis kerangka hukum perlindungan konsumen terhadap praktik pinjol ilegal; (2) faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum mahasiswa; (3) efektivitas regulasi dan pengawasan OJK; dan (4) pengembangan model edukasi hukum interaktif berbasis pendekatan sosio-yuridis. Penelitian difokuskan pada mahasiswa Universitas Stikubank Semarang sebagai kelompok representatif pengguna layanan digital, dengan dasar analisis pada UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan POJK No. 77/2016.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosio-yuridis diperlukan untuk melihat permasalahan ini secara holistik, dengan menggabungkan analisis norma hukum yang berlaku yaitu UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 11/2008 tentang ITE, serta regulasi OJK terkait Fintect lending dan kondisi sosial mahasiswa yang rentan terhadap jeratan pinjaman ilegal. Data empiris diimplementasikan melalui program dengan menggunakan metode interaktif seperti webinar, studi kasus, live quiz, hingga simulasi cek legalitas aplikasi pinjaman.Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menilai kesesuaian regulasi, efektivitas program, serta persepsi mahasiswa.]]>
