<![CDATA[Perkembangan kecerdasan buatan generatif telah melahirkan bentuk baru kejahatan siber, khususnya cyber extortion melalui rekayasa konten pornografi berbasis AI. Pemanfaatan Grok AI di platform X menunjukkan bagaimana teknologi generatif dapat disalahgunakan untuk menghasilkan konten pornografi non konsensual yang kemudian digunakan sebagai instrumen pemerasan. Penelitian ini bertujuan mengindentifikasi pola kejahatan cyber extortion berbasi Grok AI serta faktor – faktor yang memfasilitasi pola terjadinya kejahatan tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif, hasil penelitiaan menjukkan pola kejahtan ini telah diantisipasi melalui pasal 407 UU no.1 tahun 2023 (pornografi manipulatif) dan pasal 27B UU No. 1 Tahun 2024 (pemerasan digitlal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses AI generatif, tingginya eksposur data visual pengguna, dan keterbatasan pengawasan platform membentuk pola kejahatan yang sistematis dan berulang, sehingga menutut respon regulatif dan tata kelola digital yang lebih adaptif.The development of generative artificial intelligence has given rise to new forms of cybercrime, particularly cyber extortion through AI-based pornographic content manipulation. The use of Grok AI on the X platform illustrates how generative technologies can be misused to produce non-consensual pornographic content, which is subsequently employed as an instrument of extortion. This study aims to identify patterns of cyber extortion crimes based on Grok AI as well as the factors that facilitate the occurrence of such crimes. The research adopts a normative legal research method. The findings indicate that this pattern of crime has been anticipated under Article 407 of Law No. 1 of 2023 concerning manipulative pornography and Article 27B of Law No. 1 of 2024 concerning digital extortion. Furthermore, the results show that the ease of access to generative AI, the high exposure of users’ visual data, and the limitations of platform oversight contribute to the formation of systematic and recurring crime patterns, thereby necessitating more adaptive regulatory responses and digital governance frameworks.]]>
