<![CDATA[E-government evaluation in Indonesia often focuses on macro-level policies, leaving the technical readiness of micro-level institutions (districts) as the frontline of public service rarely audited objectively. This study aims to evaluate the technical performance of district websites in Salatiga City using an automated usability testing approach. Utilizing Google PageSpeed Insights, this study measures four key indicators: performance, accessibility, best practices, and SEO. The results reveal a paradox of "Hollow Transparency." Technically, district websites achieve high SEO scores, making them easily discoverable by search engines. However, this technical advantage is decoupled from administrative capacity, evidenced by the lack of regular content updates. Furthermore, performance scores on mobile devices are consistently lower than on desktops, indicating a risk of digital exclusion for the majority of smartphone users. This study concludes that high digital visibility without content currency creates merely symbolic adoption. The study recommends institutionalizing technical governance that mandates periodic content audits and mobile optimization standardization to Evaluasi kinerja e-government di Indonesia sering kali terpaku pada kebijakan makro, sementara kesiapan infrastruktur teknis di tingkat mikro (kecamatan) sebagai ujung tombak pelayanan publik jarang diaudit secara objektif. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja teknis website kecamatan di Kota Salatiga menggunakan pendekatan automated usability testing. Menggunakan instrumen Google PageSpeed Insights, penelitian ini mengukur empat indikator utama: performance, accessibility, best practice, dan SEO. Hasil penelitian mengungkap sebuah paradoks "Transparansi Semu" (Hollow Transparency). Secara teknis, situs-situs kecamatan memiliki skor SEO yang tinggi (rata-rata kategori 'Tinggi') sehingga sangat mudah ditemukan oleh mesin pencari. Namun, keunggulan ini terputus (decoupled) dari kapasitas administratif, di mana konten informasi tidak diperbarui secara berkala. Selain itu, skor performance pada perangkat mobile konsisten lebih rendah dibanding desktop, mengindikasikan risiko eksklusi digital bagi mayoritas pengguna perangkat mobile. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingginya visibilitas digital tanpa pembaruan konten hanya menciptakan adopsi simbolik. Studi merekomendasikan pelembagaan tata kelola teknis (technical governance) yang mewajibkan audit konten berkala dan standardisasi optimasi mobile untuk memastikan layanan publik yang inklusif dan responsif. ]]>
