Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Upaya Peningkatan Pajak Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bima Sahrudin Sahrudin
JABE (Journal of Applied Business and Economic) Vol 3, No 4 (2017): JABE
Publisher : UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.374 KB) | DOI: 10.30998/jabe.v3i4.1778

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui potensi, efisiensi dan efektifitas pajak daerah dan mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, dan regresi linier sederhana. Analisis SWOT adalah untuk mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, dan analisis regersi linier sederhana digunakan untuk menghitung potensi, efisiensi, dan efektifitas pajak daerah. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan dari masing-masing potensi pajak daerah di Kabupaten Bima belum mendekati potensi rill. Dari hasil perhitungan potensi, efisiensi, dan efektifitas pajak daerah dan tingkat efisiensi pajak daerah seperti Pajak Hotel adalah sebesar 52,08 persen, Pajak Restoran 43,56 persen, Pajak Reklame 53,37 persen, dan Pajak Hiburan 53,16 persen tergolong sangat efisien, dengan kriteria efisiensi kinerja keuangan berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 kurang dari 60 persen sangat efisien. Dari hasil perhitungan efektifitas Pajak Hotel adalah sebesar 4,23 persen Pajak Restoran 7,13 persen Pajak Reklame 18,08 persen Pajak Hiburan 4,45 persen tergolong tidak efektif, dengan kriteria efektifitas kinerja keuangan berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 kurang 60 persen tidak efektif.
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Bima Sahrudin Sahrudin; Hairun Yasin
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol 7, No 2 (2020): KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mengukur tingkat perkembangan daerah Kabupaten Bima. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima menggunakan data skunder, yaitu Data diambil dari data resmi Dinas Pendapatan Daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima yang meliputi data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), data target dan realisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja keuangan Kabupaten Bima dilihat dari perkembangan penerimaa Pendapatan Asli Daerah pada aspek target dan realisasi rata-rata sebesar 100.70%, dan tingkat kemandirian Kabupaten Bima diukur berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 40.64% termasuk dalam pola Konsultif/sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikt lebih mampu melaksanakan otonomi daerah danĀ  menunjukan kinerja keuangan positif.
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Nusa Tenggara Barat Sahrudin Sahrudin
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 10 No 2 (2020): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37630/jpi.v10i2.404

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mengukur tingkat kemandirian daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan data skunder, yaitu Data diambil dari data resmi Dinas Pendapatan Daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), data target dan realisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan penerimaa Pendapatan Asli Daerah pada aspek target dan realisasi rata-rata sebesar 102.72%, dan tingkat kemandirian diukur berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 37.80%, termasuk dalam pola Konsultif/sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan menunjukan kinerja keuangan positif.
MENGUKUR PERKEMBANGAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) SAHRUDIN sahrudi RUDI
Cakrawala Management Business Journal Vol 4 No 1 (2021): Cakrawala Management Business Journal
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Papua.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30862/cm-bj.v4i1.105

Abstract

Abstract The development of Regional Original Revenue Revenue (PAD) of West Nusa Tenggara (NTB) Province seen from the development of targets and realization in 2014-2018 an average of 102.72%, Local Own Revenue (PAD) to the 2014 Regional Budget (APBD) - 2018 an average of 36.18% is included in the Consultative or moderate pattern where the intervention of the central government begins to decrease because the approach is less capable of implementing regional autonomy and development, and in the aspect of growth in the realization of Regional Original Revenue (PAD) an average of 14, 87% from 2014-2018. The Provincial Government of West Nusa Tenggara (NTB) is expected to strive to further increase Regional Original Income (PAD) by optimizing all revenue instruments that have not contributed positively, as stipulated in the provisions or regulations relating to regional revenues in the context of implementing regional autonomy, realizing The level of independence in the implementation of regional autonomy is a must for local governments in encouraging the process of accelerating the development of West Nusa Tenggara (NTB) Province Keywords: Development PAD to words APBD
MENGUKUR TINGKAT EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Sahrudin Sahrudin
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 7: Maret 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.274 KB) | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i7.1830

Abstract

Berdasarkan rasio kontribusi PAD terhadap APBD yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020. memiliki nilai tahun 2016 sebesar 38,94%; tahun 2017 sebesar 45,15%; tahun 2018 sebesar 38.16%; tahun 2019 sebesar 35,16%, dan tahun 2020 sebesar 31,75%. Berdasarkan rasio kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata sebesar 37.80 .Berdasarkan tingkat efektivitas atas pengelolaan keuangan tahun 2016-2020 memiliki nilai tahun 2016 sebesar 94,42%; tahun 2016 sebesar 109,21%; tahun 2017 sebesar 98,22%; tahun 2018 sebesar 112,18%, dan tahun 2019 sebesar 96,58%. Berdasarkan rata-rata rasio efektifitas sebesar 102.72% dari tahun 2016-2020 sesuai dengan kriteria rasio ini terletak pada lebih dari 100% (lebih dari 100% (>100%) yang berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) target pendapatan asli daerah sudah lebih dari target penerimaan atau Sangat efektivitas
Mengukur Tingkat Ketergantungan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bima Sahrudin Sahrudin
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.26074

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bima. Berdasarkan Rasio Kemandirian rata-rata sebesar 43,43%, tingkat kemandirian daerah berada pada pola konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, Rasio Efektivitas sebesar 367,60%, pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah sangat efektif. Rasio Keserasian sebesar 423.68%, alokasi dana belanja rutin dan belanja pembangunan sangat tinggi sehingga berdampak pada belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil, kondisi ini harus dapat dipertimbangkan kembali, dan pertumbuhan PAD sebesar 32.37% menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah kurang baik atau tidak efektif. Oleh karena itu pemerintah daerah harus merumuskan konsep manajemen pengelolaan PAD yang baik dalam rangka peningkatan PAD kedepan.
Mengukur Tingkat Ketergantungan Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019-2023 Sahrudin, Sahrudin; Syahid, Syahid
Sosio e-Kons Vol 15, No 3 (2023): Sosio e-Kons
Publisher : Universitas Indraprasta PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30998/sosioekons.v15i3.21351

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Mengukur tingkat ketergantungan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Rasio Kemandirian rata-rata sebesar 258.4%, tingkat kemandirian daerah berada pada pola konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang. Rasio Efektivitas sebesar 405.808, pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah tidak efektif. Rasio Keserasian sebesar 440,85%, bahwa rasio keserasian belanja rutin terhadap APBD. Dan pertumbuhan PAD sebesar 6,199%. menunjukan bahawa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah cukup optimal. Oleh karena itu pemerintah daerah harus merumuskan konsep manajemen pengelolaan PAD yang baik dalam rangka peningkatan PAD kedepan untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengaruh FED Rate, Inflasi, dan Indeks Dow Jones terhadap IHSG di Indonesia Periode 2022-2023 Wahbi, Abdul Azim; Syahid, Syahid; Sahrudin, Sahrudin
Sosio e-Kons Vol 16, No 2 (2024): Sosio e-Kons
Publisher : Universitas Indraprasta PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30998/sosioekons.v16i2.23854

Abstract

This study seeks to examine the impact and evolution of the following factors on the Composite Stock Price Index (IHSG): Fed Rate, Inflation in Indonesia, and the Dow Jones Index. Bank Indonesia, Investing.com, library databases, scholarly publications, and other secondary sources provided the data used in this study. In this study, the data was analyzed using the Ordinary Least Square (OLS) method of multiple linear regression. The data was processed using software and covers the research period from January 2022 to December 2023. The data was sourced from various sources, including the internet, scientific journals, and books. This study found that although the Federal Funds Rate variable does not affect the IHSG at all, inflation does, and the Dow Jones Index does affect the Dow Jones Index. At the same time, the IHSG is affected by all of the factors at the same time.