DAINORI
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN WALI DALAM MENENTUKAN KAFA’AH CALON SUAMI MENURUT SYAFI’IYAH DAINORI
JURNAL KEISLAMAN TERATEKS Vol 10 No 2 (2025): OKTOBER
Publisher : STAI MIFTAHUL ULUM TARATE PANDIAN SUMENEP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kafa’ah atau kesetaraan dalam pernikahan merupakan salah satu syarat penting dalam hukum Islam, khususnya dalam mazhab Syafi’iyah, untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Dalam konteks ini, peran wali menjadi sangat sentral dalam menilai dan menentukan layak tidaknya seorang calon suami bagi pihak perempuan. Tulisan ini mengkaji pandangan mazhab Syafi’iyah mengenai peran wali dalam menentukan kafa’ah calon suami, baik dari aspek agama, nasab, profesi, maupun moralitas. Metode yang digunakan adalah studi pustaka terhadap karya-karya ulama Syafi’iyah klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut mazhab Syafi’i, wali memiliki hak untuk menolak calon suami yang tidak sekufu (tidak sepadan) demi menjaga kemaslahatan perempuan dan keluarganya. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak dan harus mempertimbangkan persetujuan pihak perempuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara wali dan perempuan dalam menentukan pasangan hidup, serta perlunya pemahaman kontekstual terhadap konsep kafa’ah di era modern
REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ISLAM PERSPEKTIF HAZAIRIN: SISTEM BILATERAL DAN KEADILAN GENDER DAINORI
JURNAL KEISLAMAN TERATEKS Vol 11 No 1 (2026): APRIL
Publisher : STAI MIFTAHUL ULUM TARATE PANDIAN SUMENEP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemikiran Hazairin mengenai hukum waris Islam menempati posisi penting dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia. Hazairin berupaya menafsirkan kembali sistem kewarisan Islam dengan pendekatan sosiologis dan kontekstual sesuai dengan masyarakat Indonesia yang menganut sistem kekerabatan bilateral. Menurut Hazairin, sistem waris dalam Islam sebenarnya tidak menganut sistem patrilineal maupun matrilineal, melainkan bilateral, yakni garis keturunan ditarik dari kedua belah pihak ayah dan ibu. Dengan pemahaman ini, Hazairin menolak anggapan bahwa hanya pihak laki-laki yang dominan dalam pewarisan. Ia menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an. Pemikiran Hazairin ini memiliki dampak besar terhadap pembaruan hukum kewarisan di Indonesia, terutama dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lebih berkeadilan gender dan kontekstual dengan budaya Indonesia.