Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reconstructing the Application of Denda Damai (Settlement-by-Fine Mechanism) in Corruption Cases: A Socio-Legal and Cultural Perspective in Indonesia Adi Setya Desta Landya; Aida Dewi
Journal of Law, Society and Living Norms Vol. 1 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Norma Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The growing discourse on the application of denda damai (settlement-by-fine mechanism) as an alternative approach to corruption cases reflected a shifting orientation in Indonesian law enforcement from retributive punishment toward administrative efficiency and restorative considerations. This study employed a normative legal method supported by a socio-legal perspective to evaluate whether this mechanism could be normatively justified and socially accepted when applied to corruption, which is legally classified as an extraordinary crime. The analysis showed that, although the settlement-by-fine mechanism offered potential administrative efficiency and faster recovery of state losses, it conflicted with the Anti-Corruption Law, which explicitly stated that restitution did not eliminate criminal liability. The findings also demonstrated strong public resistance rooted in cultural expectations of punitive justice toward corruption offenders. This study concluded that any policy reform in this area required normative consistency, procedural safeguards, and cultural legitimacy to align restorative aspirations with Indonesia’s prevailing legal and social values.
Penerapan Hukuman Sosial Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dalam Konteks Hukum Kemasyarakatan Gilbert Christhew Gunawan; Susanto Waluyo; Artika Wilda Kusuma; Fathul Burhani Arsyadi; Aida Dewi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.282-291

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Indonesia (KUHP Baru) membawa perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia, khususnya melalui pengakuan resmi terhadap hukuman sosial dalam bentuk sanksi kerja sosial. Hal tersebut menunjukkan transformasi dari model pidana yang murni bersifat retributif menuju kerangka komunitarian dan rehabilitatif. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Studi ini menelaah penerapan hukuman sosial dalam konteks hukum komunitarian, dengan menggunakan perspektif teoretis Hukum yang Hidup sebagai dasar pembentukan normatifnya dan Keadilan Restoratif sebagai kerangka untuk tujuan serta pelaksanaannya. Studi menganalisis apakah hukuman sosial, khususnya sanksi kerja sosial, masih memenuhi definisi retributif klasik tentang “hukuman” atau seharusnya dipahami sebagai bentuk “tanggung jawab sosial” dan secara kritis menilai isu keadilan dalam penerapan hukuman sosial khususnya ditengah kebhinekaan Indonesia. Studi ini menyimpulkan meskipun hukuman sosial merupakan inovasi penal progresif, tetapi efektivitasnya bergantung pada standar normatif yang konsisten, proporsionalitas, dan perlindungan prosedural.