<![CDATA[Saat ini, bank adalah bentuk sistem keuangan yang sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Peran perbankan sangat meningkat, karena dapat diakses melalui handphone, digital banking, mesin setor dan tarik tunai, dan petugas transaksi tunai (teller) di kantor cabang bank. Berawal untuk memenuhi kebutuhan entitas sampai kebutuhan transaksi dengan sesama pengguna bank, atau pengguna bank lainnya. Lembaga perbankan semestinya dapat mengelola data privasi debitur atau nasabah yang memanfaatkan fitur dan layanannya. Hanya saja, dalam insiden pelanggaran keamanan data nasabah yang mendapatkan layanan dari PT. Bank Syariah Indonesia tentu melanggar prinsip keamanan informasi, privasi informasi digital dan standar etika. Salah satu bentuk perenggut data mengakibatkan kurangnya kepercayaan, privasi, pelayanan, dan konsistensi etika pada PT. Bank Syariah Indonesia yang menimbulkan penurunan aset, baik materiil maupun non-materiil. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana implementasi konsep keadilan menurut perlindungan hukum dalam kasus pembocoran data privasi nasabah atau konsumen PT. Bank Syariah Indonesia dan memberikan keputusan mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku saham terhadap konsumen dalam layanan jasa perbankan di PT. Bank Syariah Indonesia. Melalui analisis kasus ini, penulis mengharapkan para pembaca dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya serangan cyber yang mencurangi industri perbankan, khususnya bagi perbankan syariah.]]>
