Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Turun di Desa Olibu Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo Firdaus, Afriani; Dali, Muh. Amin; Kasim, Warsito
At-Tanwir Law Review Vol 6, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v6i1.5133

Abstract

This study aimed to analyze the practice of kawin turun in Olibu Village, Paguyaman Pantai District, Boalemo Regency, and to examine its legal implications under the Compilation of Islamic Law (KHI). Kawin turun referred to a customary form of marriage conducted without official registration at the Office of Religious Affairs (KUA) and was not followed by a complete, enduring household life. The practice emerged as a response to out-of-wedlock pregnancy to preserve family honor and satisfy social expectations. The study employed a qualitative approach with a descriptive-analytical method. The findings indicated that kawin turun did not fully satisfy the pillars and conditions for a valid marriage under Islamic law or the state’s positive law. Consequently, the marriage was not legally recognized, legal protection for women and children was weakened, and civil rights—such as maintenance (nafkah), inheritance, and the child’s legal status—became vulnerable. Therefore, more intensive legal education and religious guidance consistent with sharia principles were needed so that the community understood the importance of marriage registration and the cultivation of marriages characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah.Keywords: kawin turun; Compilation of Islamic Law; customary law; marriage; Gorontalo.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Akibat Penagihan Hutang Melalui Media Sosial Maliki, Moh. Adam; Dali, Muh. Amin; Pakaya, Salahudin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5900

Abstract

Penagihan hutang melalui media sosial yang disertai unggahan konten yang menyerang kehormatan debitur merupakan fenomena hukum kontemporer yang menimbulkan dilema antara hak kreditur dalam menuntut piutang dan hak debitur atas perlindungan kehormatan serta nama baiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah penagihan hutang melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang melalui media sosial tidak serta-merta dapat dipidana; pemidanaan baru dapat dilakukan apabila cara, isi, dan muatan informasi yang disampaikan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 433-434 KUHP Nasional dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Apabila konten yang diunggah semata menyampaikan fakta yang benar tanpa unsur penghinaan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dijerat dengan ketentuan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian yang lebih proporsional dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.