Alpriyanto Situmorang
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

EFEKTIVITAS PROGRAM RESPONSE TIME 7 MENIT LAYANAN PEMADAMAN GRATIS (ROTI 7 LAPIS) DI KOTA SURABAYA Udaya Madjid; Muhammad Ghifari Iksan; Alpriyanto Situmorang
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 7, No. 2, Agustus 2025
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v7i2.5733

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Response Time 7 Menit Layanan Pemadam Gratis (Roti 7 Lapis) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Urbanisasi yang pesat, kepadatan penduduk yang tinggi, serta kemacetan lalu lintas yang parah di Kota Surabaya menimbulkan sejumlah tantangan yang signifikan terhadap respons keadaan darurat, khususnya dalam pengelolaan kebakaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan proses penalaran induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Efektivitas program dianalisis menggunakan lima indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Roti 7 Lapis telah diimplementasikan secara efektif pada seluruh indikator tersebut. Program ini ditunjang oleh pemahaman yang kuat di tingkat kelembagaan dan masyarakat, ketepatan sasaran layanan yang mencakup seluruh warga Kota Surabaya, konsistensi pencapaian standar waktu tanggap tujuh menit, serta ketercapaian tujuan program dalam meminimalkan dampak kebakaran. Selain itu, program ini menghasilkan perubahan nyata berupa peningkatan infrastruktur dan teknologi layanan pemadam kebakaran, penguatan sistem respons darurat, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan pemadam kebakaran. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan pemanfaatan sistem pelaporan darurat. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Roti 7 Lapis merupakan kebijakan pelayanan publik yang efektif dan inovatif dalam pengelolaan kebakaran perkotaan serta berpotensi menjadi rujukan bagi pengembangan program layanan darurat berbasis waktu tanggap di kota-kota metropolitan lain di Indonesia.   Kata Kunci: Efektivitas, Layanan Pemadam Kebakaran, Waktu Tanggap, Program Roti 7 Lapis, Pengelolaan Kebakaran Perkotaan, Inovasi Pelayanan Publik.
Kajian Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Indramayu Dimas Okhy Wiranta; Alpriyanto Situmorang
Jurnal Konstituen Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v7i2.5628

Abstract

Perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrem, termasuk kekeringan yang berdampak signifikan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air di wilayah pesisir utara Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko bencana kekeringan di Kabupaten Indramayu, serta memproyeksikan kondisi tahun 2031 berdasarkan model iklim MIROC6 dengan dua skenario, yaitu SSP2-4.5 dan SSP5-8.5. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan dukungan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG), yang mengintegrasikan parameter curah hujan, suhu udara, jenis tanah, penggunaan lahan, kelerengan, kepadatan penduduk, kebutuhan air, serta kapasitas adaptasi wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kondisi proyeksi terjadi pergeseran kelas risiko kekeringan, ditandai dengan berkurangnya wilayah berisiko tinggi dan meningkatnya wilayah berisiko rendah hingga menengah, terutama pada skenario SSP5-8.5. Meskipun demikian, beberapa kecamatan seperti Gantar, Haurgeulis, Sindang, Anjatan, dan Indramayu tetap menjadi hotspot kekeringan akibat tingginya kebutuhan air dan keterbatasan kapasitas adaptasi. Penurunan sensitivitas wilayah dan peningkatan kapasitas adaptasi menunjukkan adanya pengaruh positif dari kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah, meskipun masih terjadi ketimpangan antarwilayah. Temuan ini menegaskan perlunya strategi adaptasi yang lebih terarah dan berbasis data, penguatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman kekeringan di masa depan.
ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE FOOD ESTATE POLICY IN GUNUNG MAS REGENCY, CENTRAL KALIMANTAN: A DPSIR ANALYSIS Alpriyanto Situmorang
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 8, No. 1, Februari 2026
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of Indonesia's Food Estate policy has generated growing concerns regarding its environmental sustainability despite its objective of strengthening national food security. This study analyzes the environmental consequences of the Food Estate program in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan, using the Driving Forces–Pressures–State–Impacts–Responses (DPSIR) framework. A qualitative case study based on document analysis was conducted using policy documents, environmental reports, and previous studies. Results indicate that the policy’s focus on large-scale agricultural expansion has generated environmental pressures through forest-to-cassava field conversion. Based on the reviewed documents, these pressures are associated with reported soil erosion risks, declining soil quality, disruption of upstream hydrological functions, and carbon emissions related to land clearing. The reviewed evidence also indicates that land conversion activities have been associated with downstream flooding events, low cassava productivity, and increased vulnerability to forest fires. The DPSIR analysis also shows that these environmental problems are closely linked to the policy design, particularly the site selection and implementation strategies. Based on the findings, this study suggests policy responses including a comprehensive policy evaluation, better site selection, gradual land development, land rehabilitation and integrated disaster mitigation measures. By systematically mapping the causal relationships between policy interventions and environmental change, this study contributes to evidence-based policy evaluation for balancing national food security objectives with environmental sustainability and local community welfare.
Analisis Kerentanan Ekonomi Petani Akibat Perubahan Iklim di Kabupaten Indramayu: Pendekatan dengan Kerangka DPSIR Dimas Okhy Wiranta; Alpriyanto Situmorang
Jurnal Konstituen Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v8i1.6181

Abstract

Perubahan iklim meningkatkan kerentanan sektor pertanian, khususnya pada aspek ekonomi rumah tangga petani. Ketidakpastian musim tanam, keterbatasan air, serta kelemahan tata kelola memperburuk stabilitas produksi dan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan ekonomi petani akibat perubahan iklim di Kabupaten Indramayu secara terintegrasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan melibatkan petani dan pemangku kepentingan terkait. Analisis dilakukan menggunakan kerangka Drivers–Pressures–State–Impact–Response (DPSIR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabilitas iklim, dinamika hazard, dan keterbatasan implementasi kebijakan menjadi faktor pendorong utama yang memicu tekanan terhadap sistem pertanian, terutama dalam bentuk keterbatasan air, kerusakan irigasi, dan meningkatnya biaya produksi. Dampaknya adalah meningkatnya kerentanan ekonomi petani yang ditandai oleh ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran serta tingginya ketergantungan terhadap pinjaman yang ditunjukkan oleh sekitar 78% petani bergantung pada pembiayaan eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa kerentanan ekonomi petani bersifat sistemik dan memerlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi melalui penguatan tata kelola irigasi, kelembagaan, dan praktik pertanian guna meningkatkan ketahanan sistem secara berkelanjutan.