Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG FUNGSI LEGISLASI, PENGANGGARAN, DAN PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT Charlos Guntur Maay; Muhammad Irvan Nur' Iva; Rahayu, Rahayu; H. Herman H
Nusantara Hasana Journal Vol. 5 No. 10 (2026): Nusantara Hasana Journal, March 2026
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v5i10.1942

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan substantif guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi penganggaran, serta fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan penerapan triangulasi untuk menjamin validitas temuan. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa secara normatif Sekretariat DPRD telah menjalankan fungsi administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Namun demikian, efektivitas dukungan kelembagaan masih menghadapi kendala pada aspek kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi administrasi, serta integrasi sistem data keuangan dan dokumentasi persidangan. Penguatan sistem Public Financial Management (PFM), peningkatan kompetensi aparatur, serta modernisasi sistem informasi menjadi strategi prioritas dalam meningkatkan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik melalui integrasi perspektif regulatif, teori efektivitas organisasi, dan manajemen kinerja sektor publik dalam analisis kelembagaan legislatif daerah.