Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Sembiring Brahmana, Kemala Dewi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri : (Studi Putusan Nomor 2366/Pid.Sus/2023/PN Mdn) Sembiring Brahmana, Kemala Dewi; Joharsah; Harmuzan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4567

Abstract

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, khususnya ketika pelaku adalah suami terhadap istri, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk serta jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, penerapan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan, serta hambatan dalam penegakan hukum dan mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi Putusan Nomor 2366/Pid.Sus/2023/PN Medan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang termasuk delik biasa sehingga dapat diproses tanpa adanya pengaduan dari korban. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PKDRT. Putusan tersebut sah secara hukum, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi korban. Hambatan penegakan hukum ditemukan pada aspek yuridis dan non-yuridis, sehingga diperlukan penguatan pedoman pemidanaan dan perlindungan korban.
Co-Authors Harmuzan