<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bahasa hukum dalam dokumen Homologasi PKPU Garuda Indonesia mencerminkan posisi ideologis dan relasi kekuasaan yang mendasarinya, dan bagaimana wacana tersebut berkontribusi pada normalisasi dan legitimasi kebijakan restrukturisasi utang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengintegrasikan kerangka Analisis Wacana Kritis Fairclough (1992, 1995) dalam menganalisis teks hukum. Data primer terdiri dari putusan pengadilan homologasi PKPU yang melibatkan Garuda Indonesia yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi yang saling terkait—analisis tekstual, praktik diskursif, dan praktik sosial—dengan perhatian khusus pada strategi linguistik seperti modalitas, pasivisasi, nominalisasi, dan penggunaan kata kerja legitimasi. Temuan menunjukkan bahwa dokumen Homologasi PKPU didominasi oleh modalitas epistemik institusional, yang membangun kepastian hukum sebagai realitas yang tak terbantahkan dan final, di samping modalitas deontik yang mereproduksi relasi kekuasaan asimetris antara pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat. Pasivisasi dan nominalisasi secara sistematis digunakan untuk menaturalisasi hasil hukum dan mengaburkan peran kelembagaan. Lebih jauh lagi, rasionalisasi berdasarkan keberlanjutan bisnis dan kepentingan ekonomi nasional berfungsi sebagai strategi utama untuk melegitimasi kebijakan penyelamatan korporasi. Studi ini menyimpulkan bahwa dokumen Homologasi PKPU berperan aktif dalam membangun realitas hukum, mendistribusikan tanggung jawab, dan memperkuat otoritas kelembagaan dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia.]]>
