<![CDATA[Hak waris adalah salah satu aspek penting dalam hukum islam, mengatur tentang pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. hak waris tidak hanya diberikan kepada orang yang sudah lahir, tetapi juga kepada janin yang masih dalam kandungan, hal ini sudah dijelaskan dalam fiqh mawaris. Namun kenyataannya masih banyak perbedaan pendapat mengenai hak waris janin dalam kandungan ini, Kitab Hukum Islam (KHI) memiliki beberapa persyaratan meskipun Al-Qur'an dan Hadits umumnya menetapkan janin sebagai ahli waris. Dengan penekanan pada mazhab Syafi'i dan Hanafi, penelitian ini berupaya untuk mengkaji kedudukan hukum dan prosedur pembagian warisan anak yang belum lahir (Mairuts al-Hamli) sesuai dengan hukum Islam.. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif-komparatif dengan pendekatan studi Pustaka untuk menganalisis dan membandingkan berbagai konsep serta teori dari sebagian pendapat ulama mengenai hak waris janin menurut fiqh mawaris. Hasil penelitian menunjukan bahwa janin memiliki keperibadian hukum terbatas (dzimmah maliyyah naqishah) yang sah dalam menerima warisan dengan dua syarat utama: janin sudah ada dalam kandungan saat pewaris wafat dan lahir dalam keadaan hidup. Selain itu, adapula perbedaan mendasar terletak pada teknis pembagian: Mazhab Syafi’I lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan menyarankan penundaan pembagian harta hingga bayi lahir, sedangkan Mazhab Hanafi memberikan fleksibilitas dengan memperbolehkan pembagian harta lebih awal melalui penyisihan porsi tertentu, guna menghindari kemudaratan bagi ahli waris lain. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak waris janin merupakan bentuk keadilan syariat yang selaras dengan semangat undang-undang perlindungan anak di Indonesia. ]]>
