Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS
Mahfudh, Afif
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum Tentang Asas Pemisahan Horizontal dalam Hukum Pertanahan Indonesia Ananta, Yoga Andrean; Mahfudh, Afif
Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i0.73289

Abstract

ABSTRACTThe horizontal separation principle in Indonesian land law stipulates that land and buildings are distinct objects that may be owned separately. This study analyzes the concept and implementation of this principle in the establishment of security right as a proprietary security interest over land, as well as the legal mechanism for granting Hak Tanggungan as an encumbrance. Using a normative juridical method, the research reveals that the principle restricts Hak Tanggungan to land only, excluding buildings. Therefore, Notaries and Land Deed Officials (PPAT) must ensure valid ownership to maintain legal certainty. The Deed of Granting of Security Rights (APHT) must explicitly state the rights over land, since land and buildings are considered separate and require clear legal treatment under the horizontal separation principle.Keywords: Horizontal Separation Principle; Land Law.ABSTRAKAsas pemisahan horizontal dalam hukum pertanahan Indonesia menyatakan bahwa tanah dan bangunan di atasnya adalah objek yang terpisah dan dapat dimiliki secara berbeda. Tujuna penelitian ini untuk mengetahui konsep dan keberlakuan asas pemisahan horizontal dalam pembentukan Hak Tanggungan sebagai jaminan kebendaan atas tanah dan pemberian Hak Tanggungan atas tanah sebagai bentuk pembebanan dalam lembaga jaminan menurut hukum pertanahan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Asas pemisahan horizontal membatasi objek Hak Tanggungan pada tanah saja, sehingga Notaris dan PPAT wajib memastikan keabsahan kepemilikan untuk menjamin kepastian hukum. Pemberian Hak Tanggungan harus dirumuskan jelas dalam APHT karena, sesuai asas pemisahan horizontal, tanah dan bangunan adalah objek terpisah yang memerlukan kepastian hukum.Kata Kunci: Asas Pemisahan Horizontal; Hukum Pertanahan
Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Minat Pasar Modal Erlina, Erlina; Mahfudh, Afif
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.83257

Abstract

ABSTRACTThe Covid-19 pandemic placed significant pressure on Indonesia’s capital market, prompting the government, within the existing legal framework, to adopt strategic policies to maintain stability, restore investor confidence, and increase public participation. This study aims to analyze the implementation of Financial Services Authority policies in supporting national economic recovery and to examine factors driving the rise in investors during the pandemic. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and qualitative descriptive analysis. The results show that policies implemented by the Financial Services Authority and Self-Regulatory Organizations effectively maintained market stability and supported economic recovery. The increase in investors was driven by adaptive policies, accelerated digitalization, and internal and external factors, strengthening the capital market’s role in economic recovery.Keywords: Implementation; Financial Services Authority; Capital Markets.ABSTRAKPandemi Covid-19 menyebabkan pelemahan signifikan pasar modal Indonesia yang mendorong pemerintah, melalui dasar hukum yang ada, untuk menetapkan kebijakan strategis guna menjaga stabilitas, memulihkan kepercayaan investor, dan meningkatkan partisipasi di pasar modal. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung perekonomian akibat Covid-19 di Indonesia guna meningkatkan minat pasar modal dan mengapa terjadi peningkatan jumlah investor di pasar modal pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Otoritas Jasa Keuangan bersama Self-Regulatory Organization efektif menjaga stabilitas pasar modal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan investor pasar modal didorong kebijakan, digitalisasi, dan faktor internal-eksternal, sehingga mendukung pemulihan ekonomi nasional.Kata Kunci: Implementasi; Otoritas Jasa Keuangan; Pasar Modal
Co-Authors Ananta, Yoga Andrean Erlina Erlina