Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Debtor's Construction of an Extreme Grace Period Clause in a Debt Payment Suspension Settlement Proposal as a Form of Abuse of Process Norman David
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3140

Abstract

The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) under Indonesian Law Number 37 of 2004 is conceived as a collective debt restructuring mechanism aimed at preserving business continuity while ensuring balanced protection for creditors. Normatively, PKPU grants debtors the freedom to propose composition plans, including grace period clauses, which are legitimized through creditor voting and court homologation. However, the absence of clear statutory parameters regarding the length and reasonableness of grace periods has created a normative vacuum that may be strategically exploited by debtors. In practice, this flexibility has facilitated the inclusion of extreme grace period clauses that postpone debt repayment for disproportionately long periods, particularly disadvantaging legitimate creditors who lack a dominant position within the voting structure.This research analyzes the legal construction and basis for the inclusion of extreme grace period clauses in PKPU settlement proposals and assesses whether such practices constitute an abuse of process despite formal compliance with procedural requirements. Using doctrinal legal research, the study applies statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of primary and secondary legal materials through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings demonstrate that extreme and selective grace periods undermine the substantive objectives of PKPU by transforming it from a balanced restructuring mechanism into a strategic tool favoring debtors. Such practices may therefore be classified as abuse of process, highlighting the need for clearer normative standards and a more substantive judicial interpretation of good faith to strengthen creditor protection and maintain the integrity of the PKPU regime.
Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Investasi Langsung Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Norman David
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investasi asing langsung (PMA) memainkan peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, terutama untuk mengatasi kekurangan dana domestik. PMA tidak hanya menawarkan modal finansial, tetapi juga membawa transfer teknologi dan pengetahuan yang mendukung peningkatan efisiensi produksi, inovasi, serta daya saing internasional. Namun, pelaksanaan PMA sering kali menghadapi berbagai konflik antara investor asing dan pemerintah Indonesia, seperti pelanggaran perjanjian, pencabutan izin usaha, dan pengambilalihan perusahaan. Tantangan utama lainnya adalah risiko politik dan ekonomi di negara penerima investasi. Untuk itu, pemerintah Indonesia berusaha memperkuat perlindungan hukum bagi investor asing melalui peraturan perundang-undangan, perjanjian bilateral dan multilateral, serta lembaga khusus seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Studi ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi investor asing berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengidentifikasi hambatan hukum dalam penerapannya, serta menilai upaya pemerintah dalam memperbaiki perlindungan hukum melalui revisi dan penerapan undang-undang tersebut. Dengan penekanan pada peran BKPM, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program BKPM dalam menarik investasi asing langsung, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Kajian ini menawarkan perspektif praktis dan teoritis bagi pelaku investasi serta pembuat kebijakan dalam merancang strategi investasi yang lebih kompetitif dan efektif di Indonesia