Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Literasi Hukum Hak Cipta bagi Mahasiswa: Penguatan Aset Digital Menuju Kewirausahaan yang Berkelanjutan Habibul Umam Taqiuddin; Burhanudin
Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/abdinesia.v6i1.1534

Abstract

Kewirausahaan digital mahasiswa menghadapi tantangan serius akibat rendahnya literasi hukum Hak Cipta, yang mengancam perlindungan dan nilai ekonomi aset digital mereka. Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk: (1) mendiagnosis tingkat pemahaman hukum, (2) memetakan kerentanan praktis, dan (3) mengimplementasikan serta mengevaluasi model edukasi partisipatif. Metode pelaksanaan mengintegrasikan participatory action research dalam tiga fase: diagnosis awal melalui survei dan FGD, workshop interaktif (hybrid), serta evaluasi dan pendampingan lanjutan (follow-up meeting, forum daring). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: (1) Diagnosis awal mengungkap 78% peserta belum mampu membedakan Hak Cipta dari jenis HKI lain, disertai miskonsepsi luas tentang penggunaan konten digital; (2) Pemetaan berhasil mengidentifikasi tiga kluster kerentanan utama: administratif-bukti (92% tidak mendokumentasikan proses kreasi), operasional-lisensi (penggunaan materi tanpa verifikasi lisensi), dan komersial (minimnya perjanjian tertulis); (3) Implementasi model edukasi partisipatif terbukti efektif dengan dibuktikan oleh peningkatan rerata pengetahuan kognitif sebesar 42%, tersusunnya “Rencana Aksi Perlindungan” oleh seluruh peserta, serta adopsi perilaku oleh 65% peserta dalam enam minggu. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa: Pertama, literasi hukum hak cipta di kalangan mahasiswa memang masih rendah dan menjadi fondasi strategis yang perlu dibangun. Kedua, kerentanan yang teridentifikasi bersifat multidimensi dan mengancam keberlanjutan investasi kreatif. Ketiga, model edukasi partisipatif yang berbasis diagnosis kontekstual efektif sebagai instrumen pemberdayaan hukum (legal empowerment) untuk mengubah paradigma hukum dari kewajiban abstrak menjadi alat praktis guna mendukung kewirausahaan yang berkelanjutan.
Paradoks Sistem Presidensial-Multipartai dan Pelemahan Checks and Balances Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945 Habibul Umam Taqiuddin; Burhanudin; Titi Tantri
RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities Vol. 4 No. 2 (2026): Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/retorika.v4i2.1540

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis paradoks sistem presidensial–multipartai di Indonesia pasca amandemen UUD 1945, khususnya terkait pembentukan koalisi parlementer gemuk, efektivitas mekanisme checks and balances DPR, serta implikasi yuridis terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif, serta mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk norma konstitusional, undang-undang terkait, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) konstruksi hukum sistem presidensial-multipartai, penerapan presidential threshold, dan penyelenggaraan pemilu serentak secara struktural mendorong terbentuknya koalisi parlementer gemuk, yang meningkatkan dominasi mayoritas di DPR; (b) dominasi koalisi mayoritas tersebut menurunkan efektivitas pengawasan legislatif, sehingga fungsi checks and balances berpotensi bergeser menjadi instrumen legitimasi kebijakan eksekutif; dan (c) pelemahan pengawasan legislatif memiliki implikasi yuridis signifikan, mengancam prinsip negara hukum, demokrasi substantif, dan legitimasi pemerintahan. reformasi sistem pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia sangat penting untuk memperkuat konstitusionalisme, meningkatkan akuntabilitas, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan memastikan DPR berfungsi secara efektif sebagai mekanisme pengawasan demokratis.
Penguatan Literasi Konstitusi bagi Mahasiswa untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Demokratis Habibul Umam Taqiuddin; Burhanudin; Agil Panca Wardana
Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/abdinesia.v6i2.1681

Abstract

Literasi konstitusi merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kesadaran hukum dan partisipasi demokratis mahasiswa sebagai warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Namun, pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai konstitusi masih cenderung bersifat konseptual dan belum sepenuhnya mampu diimplementasikan dalam menyikapi berbagai persoalan hukum dan kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi awal pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai konstitusi, melaksanakan program penguatan literasi konstitusi melalui pendekatan edukatif-partisipatif, serta mendeskripsikan hasil pelaksanaan program dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan partisipasi demokratis mahasiswa. Kegiatan dilaksanakan kepada mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat dengan metode edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, analisis studi kasus, tanya jawab, dan refleksi bersama. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai konstitusi, memperkuat kesadaran hukum, serta mendorong partisipasi demokratis yang tercermin dari meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menganalisis isu-isu konstitusional, menyampaikan argumentasi hukum secara rasional, dan mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan akademik maupun kehidupan bermasyarakat. Program ini menunjukkan bahwa penguatan literasi konstitusi merupakan strategi yang efektif untuk membangun budaya hukum dan budaya demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.