Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.625
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Econetica Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT)
Habibul Umam Taqiuddin
Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru Habibul Umam Taqiuddin
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.701 KB) | DOI: 10.36312/jime.v2i2.347

Abstract

Dari perspektif hermenetik, putusan pengadilan merupakan suatu proses pembuktian kebenaran hukum dari berbagai ragam sudut pandangan: hukum, tradisi, masyarakat, tujuan sosial, kontekstual, kontekstual, dan sebagainya. Hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti /memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistic dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.  Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci. Sebagai sebuah metode penemuan makna teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi. hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum/peraturan perundangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat membantu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan
Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim Habibul Umam Taqiuddin
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2017): Volume 1 Nomor 2 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.37 KB) | DOI: 10.36312/jisip.v1i2.343

Abstract

Bagi hakim pemahaman yang memadai dari penalaran hukum, mempunyai peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam membuat putusan. Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset). Dalam identifikasi aturan hukum oleh hakim seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (leemten in het recht), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (vage normen) atau norma tidak jelas. Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi). Di samping itu ada langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut antara lain pengingkaran (disavowal), reinterpretasi, pembatalan (invalidation), dan pemulihan (remedy). Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, hakim menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya. Dalam hal menghadapi kekosongan hukum (rechts vacuum) atau kekosongan undang-undang (wet vacuum), hakim harus melakukan penemuan hukum (rechtvinding). dengan tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka terhadap nasib bangsa dan keadaan negaranya
STRATEGI PENANAMAN NILAI-NILAI EKONOMI KREATIF PADA SANTRI PONDOK PESANTREN AL-ISTIQOMAH DESA SAMA GUNA LOMBOK UTARA Muhammad Yakub Ismail; Habibul Umam Taqiuddin
Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 13 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mu.v13i1.8159

Abstract

The cultivation of these creative economic values can be transformed to anyone, it can be in the community, including in Islamic boarding schools. Along with the times and technological advances that are increasingly advanced, Islamic boarding schools must innovate by providing business mentality or entrepreneurship. Providing entrepreneurial provisions trains students to be entrepreneurs in actualizing their abilities as entrepreneurs or entrepreneurship. This research is a qualitative research with a descriptive approach that aims to describe the strategy carried out by the Al-Istiqomah Islamic Boarding School Kapu, Sama Guna Village, Tanjong District, North Lombok Regency in the transformation of creative values in students. The subjects of this study were the managers of the al-Istiqomah Islamic Boarding School and the informants of 4 students, ustadz and ustadzah. The data collection method used consisted of interviews, documents, and observation. The data analysis method used is by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.
Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Santri di Pondok Pesantren Taqiuddin, Habibul Umam; Mulianahs, Baiq
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um019v8i1p33-41

Abstract

This study aimed to describe the understanding of students on anti-corruption values and strategies to instil anti-corruption values in students in Islamic boarding schools. This study used a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques using the interview method. Informants were selected through a purposive sampling technique. Data were analyzed using an interactive model from Miles and Huberman. The study showed that the students understood anti-corruption values, including honesty, caring, independence, discipline, responsibility, hard work, simplicity, courage and fairness. Anti-corruption values had been applied and accustomed to through the students' daily activities while studying at Islamic boarding schools. The strategy of instilling anti-corruption values by ustadz and Islamic boarding school caretakers for the students was to introduce and get used to obeying the rules, getting used it through various activities, and providing motivation through regular recitation.
Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan Taqiuddin, Habibul Umam; Risdiana, Risdiana
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i1.2972

Abstract

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui keadilan restoratif (restorative justice) merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka keadilan restoratif (restorative justice) akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradila dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit). Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam praktik ketatanegaran didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Meskipun sudah diterbitkan beberapa aturan hukum sebagai paying hukum untuk menerapkan keadilan restoratif (restorative justice), namun tetap saja yang menjadi salah satu tantangan dalam penerapan keadilan restoratif (restorative justice) adalah bagaimana mengembangkan dan memperkuat implementasi keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di level undang-undang (UU) secara komprehensif. Tantangan lain, penyiapan sumber daya manusia (SDM) dari kalangan penegak yang memahami arti penting keadilan restoratif sekaligus tantangan melakukan diseminasi kepada masyarakat selaku subjek keadilan restoratif (restorative justice).
Integrasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Imansyah, Yadi; Taqiuddin, Habibul Umam
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3213

Abstract

Pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting sebagai institusi pendidikan yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya anti korupsi. Peran pondok pesantren dalam gerakan anti korupsi antara lain yaitu pertama, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang bertujuan untuk mentransfer dan mengembangkan ilmu-ilmu agama. Kedua, pondok pesantren sebagai lembaga pengkaderan yang telah berhasil mencetak kader umat dan kader bangsa. Ketiga, pondok pesantren sebagai lembaga sosial yang mengajarkan anak didik (santri) hidup berkomunitas dengan lingkungan sosial di lingkungannya, mengajarkan bagaimana hakikat kehidupan. Keempat, pondok pesantren sebagai agen reformasi sosial yang menciptakan perubahan dan perbaikan dalam kehidupan masyarakat.Nilai-nilai anti korupsi itu sendiri sudah lama terintegrasi dengan nilai-nilai karakter yang ditanamkan di pondok pesantren itu yaitu hidup sederhana, mandiri dalam segala hal, berjiwa tolong menolong, disiplin sangat dianjurkan dan di terapkan dengan konsisten di pesantren, kemandirian, kerjasama, cinta tanah air, kejujuran, kasih sayang, penghargaan, kesungguhan, rendah hati, tanggung jawab, kepedulian,kesabaran, kedamaian, musyawarah, toleransi dan kesetaraan.
Demokrasi Dalam Pandangan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah Taqiuddin, Habibul Umam; Mulianah, Baiq
Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT) Vol 4 No 2 (2024): Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT)
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/ijert.v4i2.652

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis demokrasi dalam pandangan Islam Ahlussunnah wal jamaah. 2) untuk menganalisis prinsip demokrasi dalam pandangan Islam Ahlussunnah wal jamaah. Jenis dari penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji jurnal, buku, artikel literatur, dan dokumen lain yang sesuai dengan masalah yang diangkat dalam tulisan ini. teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Milles dan Hubernman yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dalam pandangan Islam Ahlussunah wal jamaah demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme yang sejalan dengan ajaran Islam. 2) Prinsip demokrasi sejalan dengan prinsip Islam Ahlussunnah wa al-Jamaah (Aswaja) yaitu at-tawassuth (moderat), at-tawazzun (seimbang), al-i’tidal (tegak lurus) dan (4) at-tasamuh (menjunjung tinggi sikap toleran).
Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan dan Transaksi di Pasar Tradisional Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Azmi, Ulul; Taqiuddin, Habibul Umam; Mashur, Mashur
Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT) Vol 5 No 1 (2025): Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT)
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/ijert.v5i1.957

Abstract

Kegiatan bisnis dalam Islam, tidak boleh dilaksanakan tanpa aturan. Islam memberikan rambu-rambu dan pedoman dalam melakukan kegiatan usaha. Apabila etika bisnis islam diterapkan secara baik dan konsisten dalam berbisnis, maka semua pihak menjadi untung baik pebisnis sendiri, konsumen, maupun lingkungan dan pihak lain yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah konsep etika bisnis Islam dalam pengelolaan bertransaksi di Pasar Tradisional Banyumulek Kecamatan Kediri? Kedua, bagaimanakah efektifitas penerapan etika bisnis Islam dalam pengelolaan dan transaksi di Pasar Tradisional Banyumulek Kecamatan Kediri? Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) konsep etika bisnis Islam yang dilakukan oleh para pedagang pada kegiatan muamalah di Pasar Tradisional Desa Banyumulek adalah berdasarkan pada syariat Islam yaitu dengan mengutamakan nilai-nilai kejujuran, keberkahan, keadilan dan kerjasama. 2) Kedua, penerapan Etika bisnis Islam dalam kegiatan mualamah di Pasar Tradisional Banyumulek berjalan secara efektif dimana para pedagang di Pasar Tradisional Banyumulek mengutamakan nilai-nilai yang mengacu pada konsep kemaslahatan masyarakat sehingga memberikan dampak positif terhadap aktivitas sosial ekonomi di lingkungan Pasar Tradisional Banyumulek.
Literasi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Elektronik Taqiuddin, Habibul Umam
Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 1 (2025): Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/abdinesia.v5i1.967

Abstract

Perdagangan secara elektronik yang semakin marak terjadi dewasa ini selain memberikan peluang dari berbagai kemudahan disatu sisi, ternyata juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi antara lain berupa kemungkinan-kemungkinan kerugian yang dialami konsumen yang melakukan transaksi jual beli atau investasi. Adapun identifikasi masalah yang diangkat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah : 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum transaksi ekonomi digital?. 2) Bagaimana penyelesaian sengketa transaksi elektronik?. Tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 1) Untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum transaksi elektronik. 2) Untuk menganalisa penyelesaian sengketa transaksi elektronik. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah 1) Peserta dapat memahami bahwa perlindungan hukum dalam transaksi elektronik meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 2) Peserta dapat memahami penyelesaian sengketa transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non-litigasi diatur dalam UU ITE.
Evaluasi Yuridis terhadap Sistem Pemilihan Umum Serentak dalam Mewujudkan Demokrasi yang Efektif di Indonesia Taqiuddin, Habibul Umam
Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT) Vol 5 No 2 (2025): Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT)
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/ijert.v5i2.1019

Abstract

Studi ini bertujuan: 1) menganalisis pengaturan sistem pemilihan umum serentak dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. 2) Mengevaluasi kesesuaian sistem pemilu serentak dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945, 3) Mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi yuridis dari pelaksanaan pemilu serentak terhadap efektivitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah penalaran hukum (legal reasoning) dan intepretasi hukum. Hasil dan simpulan penelitian menunjukkan bahwa: (1) sistem pemilu serentak telah memiliki dasar hukum yang sah melalui Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dan UU No. 7 Tahun 2017, namun belum mengatur secara rinci kesiapan teknis dan perlindungan penyelenggara; (2) sistem ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi konstitusional, terutama dalam hal keadilan pemilu, partisipasi bermakna, dan kesetaraan akses politik; (3) terdapat implikasi yuridis berupa beban kerja berlebih pada KPPS, kerentanan SIREKAP terhadap kesalahan teknis, serta efek coattail yang memperkuat dominasi partai besar dan melemahkan fungsi pengawasan legislatif. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada aspek teknis, perlindungan konstitusional, dan desain pemilu untuk memastikan pemilu serentak benar-benar mendorong demokrasi yang adil dan efektif.
Co-Authors Alfiani, Ria Apriani, Sindi Baiq Mulianah Dedi Riswandi, Dedi Hasbiatun, Hasbiatun Imansyah, Yadi Irpan Suriadiata Mashur Mashur, Mashur MUHAMMAD RIZAL Muhammad Yakub Ismail Mulianahs, Baiq Muniah, Baiq RISDIANA RISDIANA, RISDIANA Solatiyah, Baiq Ulul Azmi Yakub, Muhammad Zulhilmi, Muhammad Rizal