Humaidi, Wildan
Faculty Of Sharia, State Institute Of Islamic Studies (IAIN) Purwokerto, Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Wadon Wadas: Women’s Resistance in Agrarian Conflict of Andesite Mining Construction Policy in Purworejo Regency Humaidi, M Wildan
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 16, No 1 (2023): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v16i1.14695

Abstract

Women play a critical role in agrarian social relations. Women’s interests must always be considered in land governance and utilization policies. The construction of andesite mining in Wadas Village as one of the land development policies is considered to have taken away women’s interests and harmed women’s living space. This study employed a qualitative research method.  With an ecofeminism approach and an analytical description technique, This research aimed to elaborate on the role of women in the agrarian struggle against andesite mining and the construction of the Bener Dam in Wadas Village. Based on the analysis, it can be concluded that Wadon Wadas, as one of the primary actors in agrarian social relations, has played a critical role in determining the continuity and preservation of agrarian resources in Wadas Village. Wadon Wadas’ involvement in a variety of protests can be explained, such as participating in litigation efforts to overturn the Governor’s policy in court, mujahadah (spiritual struggle), weaving besek (container made of woven bamboo), and sharing food as a cultural and symbolic action, as well as their resistance during the repressive physical conflict by the police. 
THE AMBIVALENCE OF REGIONAL ELECTION DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA: The Dynamics of the Constitutional Court's Interpretation of Dispute Resolution Designs on Regional Election Results Humaidi, M Wildan
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 2 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v14i2.22742

Abstract

The design of the regional elections (Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah) court as a mechanism for resolving disputes over the results of the regional elections is experiencing changing dynamics. The dynamics of these changes are due to the different interpretations of Indonesia’s Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) on the regional election provisions in the 1945 Constitution. This study seeks to elaborate in depth on the inconsistencies in the Constitutional Court's interpretation of the constitutionality of regional elections, which caused ambivalence in the design of regional election dispute resolution. It employs a normative legal research model and a case approach. This research also shows the Constitutional Court's process and articulation of constitutional interpretation in constructing regional electoral justice. Based on the analysis, this study concludes that the shift in the constitutionality of regional election dispute resolution is caused by the constitutional interpretation of the phrase "democratically elected" in Article 18 paragraph (4), which has been interpreted dynamically and differently by the Constitutional Court. This is proven in several decisions, including Constitutional Court Decision No. 072-073/PUU-II/2004, No. 97/PUU-XI/2013, and No. 85/PUU-XX/2022. In line with developments in the constitutionality of general elections (Pemilu, Pemilihan Umum), the Constitutional Court has reconstructed regional elections as part of the general election. The Constitutional Court will always have the ability to settle regional election disputes. As a result, to protect electoral justice, it is vital to improve legislation and enhance the institution.
POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS REKOGNISI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM KONTESTASI POLITIK KEWARGAAN INDONESIA Humaidi, M Wildan
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 9 No 1 (2020): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i1.14146

Abstract

Kebebasan berkeyakinan dan beragama merupakan instrument hak asasi manusia internasional, sebagaimana juga dijamin dalam Pasal 28 E dan Pasal 29 UUD 1945. Namun dalam realitanya, Pemerintah telah melakukan diskriminasi dengan hanya memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap enam agama: Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Khonghucu, sedangkan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak mendapat pengakuan dan perlindungan, karena dinilia tidak “beragama”. Melalui mekanisme judicial review UU Administrasi Kependudukan, Mahkamah Konstitusi telah merekonstruksi konsep pengakuan agama dan kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan sebagai ruang kontestasi politik kewarganegaraan. MK menegaskan bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dengan penganut enam agama resmi yang ada di Indonesia dalam pemenuhan hak warga negara. Tulisan ini berupaya mengelaborasi politik hukum Mahkamah Konstitusi atas rekognisi penghayat kepercayaan dalam politik kewargaan.
Cok Bakal: Kepercayaan Menaruh Sesajen di Sawah Dalam Tradisi Keleman Wahyudi, Imam; Abdullah Khanif; Al Haqi, M Nurul Hayyullah; Humaidi, M Wildan
Ta'awun Jurnal Pengabdian Vol. 4 No. 1 (2025): Mei
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/paxjjn13

Abstract

Desa Balongwono, terletak di Tanah Jawa yang kaya akan tradisi dan budaya, menjadi saksi hidup dari kearifan lokal yang diwariskan turun temurun. Salah satu tradisi yang masih kokoh dijalankan adalah Keleman, sebuah upacara adat yang dilaksanakan oleh petani sebagai ungkapan rasa syukur dan permohonan keselamatan bagi tanaman padi mereka.  Adapun rumusan masalah pada penelitian ini meliputi, Apa makna dan simbolisme dari tradisi Keleman dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Balongwono Bagaimana peran tradisi Keleman dalam menjaga kearifan lokal dan kebudayaan masyarakat Jawa di era modern Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan tradisi Keleman di tengah dinamika perubahan sosial dan lingkungan Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui serta Mendokumentasikan makna dan simbolisme tradisi Keleman sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Desa Balongwono. Menganalisis peran tradisi Keleman dalam melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal di tengah arus modernisasi. Metode awal pendekatan ini adalah Asset Based Community Development (ABCD) adalah model pemberdayaan yang tekanan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat menggunakan metode kualitatif Studi Etnografi Melibatkan peneliti secara langsung dalam kehidupan masyarakat Desa Balongwono untuk mengamati, mendokumentasikan, dan merasakan pengalaman mereka terkait "Cok Bakal dalam tradisi keleman di desa Balongwono". Ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan spiritual dalam pelaksanaan tradisi. Metode wawancara struktural juga dipakai untuk Melibatkan tokoh- tokoh kunci dalam masyarakat, seperti sesepuh atau pemimpin adat, untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai sejarah, makna, dan peran "Cok Bakal" dalam kehidupan sehari-hari Tanah jawa khususnya tanah majapahit memiliki berbagai macam tradisi. Budaya ini memiliki arti atau simbol, dalam simbol itu tersirat suatu harapan yang baik.  Perilaku keseharian masyarakat Jawa banyak dipengaruhi oleh alam pikiran yang bersifat spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Jawa memiliki hubungan istimewa dengan alam. Dalam sejarah kehidupan dan alam pikiran masyarakat Jawa, alam di sekitar masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. salah satu contoh tradisi yang ada hingga saat ini adalah cok bakal. Menurut tradisi lokal yang masih ada, proses yang dilakukan dalam Tradisi Keleman memiliki berbagai tujuan, salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Satu komponen yang mendukung kesejahteraan warga Desa Balongwono adalah keuntungan yang diperoleh dari lahan pertanian dalam bentuk pendapatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari