Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Martini
Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TANTANGAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR PRABUMULIH, SUMATERA SELATAN Andy Prabu; Ruben Achmad; Martini Martini
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21493

Abstract

Meningkatnya prevalensi tindak pidana narkotika di Indonesia tidak hanya mencerminkan ancaman global kejahatan narkotika transnasional, tetapi juga keterbatasan pendekatan punitif dalam sistem peradilan pidana nasional. Meskipun telah terdapat instrumen regulasi, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berbagai peraturan bersama menteri, penerapan Keadilan Restoratif (RJ) masih terbatas dan tidak konsisten—terutama di tingkat penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Prabumulih, Sumatera Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan studi kasus terfokus (Nomor Kasus: LP/A/04/I/2025/SPKT.Resnarkoba/Polres PBM/Polda Sumsel), penelitian ini mengidentifikasi kendala kelembagaan, hukum, dan prosedural yang signifikan dalam mengalihkan kasus narkotika ke arah rehabilitasi daripada penuntutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang memungkinkan rehabilitasi, aparat penegak hukum seringkali memilih langkah-langkah hukuman karena ketidakpastian hukum, terbatasnya dukungan kelembagaan, dan ketiadaan praktik penilaian terpadu. Studi ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan protokol standar, koordinasi antarlembaga, dan peningkatan kapasitas di antara penyidik kepolisian untuk meningkatkan penggunaan RJ dalam kasus narkotika—terutama bagi pengguna dan korban penyalahgunaan. Penguatan pendekatan restoratif tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip yurisprudensi terapeutik tetapi juga memajukan komitmen Indonesia terhadap sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesehatan.
Konstruksi Peraturan Pasca Pengesahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup Martini Martini
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i2.9101

Abstract

Salah satu komponen yang sangat substansial dalam pembangunan hukum adalah proses penegakan hukum. Namun dalamrealitasnya, penegakan hukum seringkali menyimpang jauh dari tujuan hukum itu sendiri.Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,permasalahan penegakan hukum yang saat ini dihadapi antara lain adalah pelaksanaan sistemperadilan pidana yang belum secara optimal, serta praktik suap yang masih marak terjadi diberbagai sektor termasuk penegakan hukum meskipun upaya pencegahan dan penindakansudah dilakukan. Hal ini apabila tidak ditangani dengan baik, kegagalan penegakan hukum dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.Oleh karena itu upaya untuk menyelesaikan permasalahan penegakan hukum menjadiPenting. Pada tanggal 12 September 2023, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut dibuat dalam rangka menyesuaikan beberapa aturan sebelumnya yang berkaitan dengan administrasi perkara lingkungan hidup dengan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup dan konsepsi mengenai PMH Pemerintah.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan peraturan ini menjadi langkah strategis untuk memperbaiki sistem peradilan lingkungan, namun tantangan implementasi masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Kesimpulannya, peraturan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan yang lebih baik di masa depan.
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror M Imam Muslim; Ruben Ahmad; Martini Martini
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 1 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i1.11636

Abstract

Terrorism is categorized as an extraordinary crime that threatens national security, state stability, and public safety. Its countermeasures require specific legal instruments and specialized law enforcement agencies with strategic authority, one of which is the Special Detachment 88 Anti-Terror (Densus 88 AT) of the Indonesian National Police. This study aims to analyze the preventive and repressive efforts undertaken by Densus 88 AT in combating terrorism, particularly in the case of the Jama’ah Islamiyah (JI) network in South Sumatra, and to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs a normative-empirical legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. The data were obtained through library research examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant literature, as well as field research conducted through interviews with Densus 88 AT officers, community leaders, legal academics, and former terrorism convicts. The findings indicate that the preventive measures carried out by Densus 88 AT in South Sumatra include counter-radicalization, counter-ideology, and counter-narrative strategies implemented through socialization programs in schools, government institutions, private sectors, mass media, as well as guidance and empowerment programs for former terrorism convicts. Meanwhile, repressive measures are conducted through investigation, arrest, search and seizure, and law enforcement proceedings against members and supporters of the Jama’ah Islamiyah network, including those involved in terrorism financing. The obstacles faced include the widespread dissemination of radical ideology through digital media, the clandestine and organized nature of terrorist networks, limited community participation, and the challenge of maintaining a balance between effective law enforcement and the protection of human rights. Based on these findings, it can be concluded that the counterterrorism efforts undertaken by Densus 88 AT in South Sumatra have been implemented through a comprehensive approach integrating preventive and repressive measures. The effectiveness of this strategy depends on cross-sectoral synergy, strengthening societal ideological resilience, and the professionalism of law enforcement officers in carrying out their duties in accordance with the principles of the rule of law.
EFFORTS TO RESOLVE CASES OF DOMESTIC VIOLENCE AT THE WOMEN AND CHILDREN SERVICE UNIT (PPA UNIT) PRABUMULIH POLICE Lutfiyah Aziyati; Ruben Achmad; Martini Martini
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 4 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i4.5729

Abstract

One type of violence against women is domestic violence (KDRT). Domestic violence is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or domestic neglect, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household. . This research is a form of empirical method research. Empirical research is based on primary data (results of research in the field). The formulation of the problem that will be studied is efforts to resolve cases of domestic violence (KDRT) in the women's and children's service unit (PPA unit) of the Prabumulih Police. The result was that the Prabumlih Police PPA Unit in its efforts to overcome acts of domestic violence (KDRT) in Prabumulih City, namely by carrying out two types of solutions, namely by using penal means or through criminal legal channels and outside legal channels or non-penal means. Keywords: domestic violence, efforts of women and children service units 
Co-Authors Andy Prabu Lutfiyah Aziyati M Imam Muslim Ruben Achmad Ruben Achmad Ruben Ahmad