I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain
Universitas Pendidikan Nasional

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Konsep Jalur Khusus Terkait Dengan Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia I Gusti Agung Virlan Awanadi; I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.449

Abstract

Jalur khusus merupakan sebuah konsep hukum acara pidana yang diserap dari konsep plea bargaining sebagaimana telah diatur di negara luar pada sistem peradilan pidana Indonesia nantinya. Namun dalam menjalankan sebuah konsep tersebut diperlukan adanya harmonisasi antara komponen dari struktur hukumnya yaitu para aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan dan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia belum adanya pengaturan jalur khusus, namun masih dalam berupa rancangan terlihat dari penyerapan sebuah konsep disebut plea bargaining yang telah diatur dan diterapkan di negara lain. Kemudian dalam penegakan hukumnya, diharapkan dalam pengaturannya nanti dipertegas mengenai peranan hakim yang dapat menentukan sebuah perkara pidana dapat ditempuh menggunan konsep tersebut. Mengingat agar sejalan juga dengan capaian dari konsep jalur khusus yang dapat memberikan keefektifan dalam penyelesaian perkara pidana.
Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara di Bawah Minimal Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain; I Gusti Agung Virlan Awanadi; I Made Fajar Pradnyana
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1647

Abstract

Seperti halnya kebanyakan Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan/mencantumkan ketentuan pidana dengan adanya ancaman pidana minimal khusus, namun tidak disertai dengan aturan pemidanaan yang mengatur penerapan sanksi tersebut. Ketiadaan aturan/pedoman pemidanaan tersebut menimbulkan permasalahan yuridis dan praktik dalam penegakan hukum, sehingga tidak begitu jelas apakah pidana minimal itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memperberat). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah minimal khusus terkait dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Putusan tersebut didasarkan pada dakwaan subsidaritas dan adanya pertimbangan hakim dengan mengacu/berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2015, SEMA No. 1 Tahun 2017, dan SEMA No. 4 Tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pembaharuan terhadap UU Narkotika agar memuat aturan/pedoman pemidanaan yang jelas serupa dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dari sisi kebijakan formulasi permasalahan yuridis terkait dengan tidak adanya aturan pemidanaan/penerapan ancaman pidana minimal khusus di dalam UU Narkotika dapat ditanggulangi dan pula hukum/aturan yang lahir nantinya mencerminkan nilai/hukum yang progresif.
Dinamika Pengaturan Peninjauan Kembali Perkara Pidana dalam Sistem Hukum Nasional I Made Fajar Pradnyana; I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain; I Putu Edi Rusmana; I Gusti Agung Virlan Awanadi
VYAVAHARA DUTA Vol 21 No 2 (2026): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v21i2.6464

Abstract

Judicial review (Peninjauan Kembali/PK) as an extraordinary legal remedy in criminal cases has undergone significant normative developments within Indonesia’s legal system. Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (the former KUHAP) limited the submission of PK to only once, as stipulated in Article 268 paragraph (3), reflecting a strong orientation toward legal certainty. However, through Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013, such limitation was declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as it disregarded substantive justice. In practice, the Supreme Court, through Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2014, continued to uphold the one-time limitation on PK, resulting in normative dualism and legal uncertainty, as well as conflicting with the principle of the hierarchy of laws and regulations. This study aims to analyze the development of PK regulation following the Constitutional Court’s decision and to examine how the provisions under Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (the new KUHAP) accommodate the decision and resolve the existing normative conflict. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches.The findings indicate that the new KUHAP has substantively adopted the principles emphasized by the Constitutional Court, namely by allowing multiple submissions of PK under certain conditions, such as the discovery of new evidence ((novum)) or conflicting final judgments. This regulation reflects a reaffirmation that substantive justice must take precedence over formal legal certainty. Furthermore, the reform of the KUHAP implicitly reinforces the legal standing of Supreme Court Circular Letters, affirming that they must not contradict statutory law as a higher norm. Therefore, the reform of the KUHAP represents a concrete legislative response to the Constitutional Court’s decision, as well as an effort to harmonize the legal system by eliminating normative dualism and reinforcing the hierarchy of laws and regulations in criminal justice practice.