Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kajian Filosofis-Yuridis terhadap Konsep Pembuktian Sederhana (Simple Bewijs) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama Theo Prapaskah; Sidi Ahyar Wiraguna
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.756

Abstract

Artikel ini mengkaji konsep pembuktian sederhana (simple bewijs) dalam perkara perdata di Pengadilan Agama dengan menelusuri akar filosofi dan landasan yuridis metode pembuktian yang berada di luar kerangka HIR/RBg. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis, yuridis-normatif, historis, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembuktian sederhana memiliki dasar yang kuat, berakar pada prinsip keadilan substantif, efisiensi prosedural, serta nilai-nilai hukum Islam yang menekankan kemudahan dan menghindarkan kesulitan dalam proses peradilan. Secara yuridis, legitimasi metode ini diperkuat oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama, PERMA/SEMA, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan prosedur pembuktian dengan kebutuhan perkara. Penerapan metode pembuktian di luar HIR/RBg membawa implikasi positif bagi peradilan agama, terutama dalam mempercepat pemeriksaan perkara dan meningkatkan akses keadilan, meskipun tetap membutuhkan parameter yang jelas untuk menjaga konsistensi putusan dan kepastian hukum. Dengan demikian, simple bewijs merupakan instrumen penting dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama.
Realitas Indepedensi Hakim Konstitusi dalam Pengambilan Putusan Berbasis Data Digital Brandi Stefano Pedo; Muhamad Aldika Adha Wirya; Theo Prapaskah; Sidi Ahyar Wiraguna
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 8 (2026): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i8.3641

Abstract

The digital transformation within the constitutional justice ecosystem has shifted the evidentiary paradigm from conventional methods to electronic data-based systems, carrying fundamental implications for the principle of judicial independence. This study aims to analyze the reality of Constitutional Judges' independence amidst the complexity of decision-making reliant on digital data and to identify new forms of threats to judicial autonomy that are technical and psychological in nature. Employing a normative legal research method with a socio-legal approach, this study deconstructs the regulatory construction of digital evidence under the Constitutional Court Law and its derivatives, while evaluating their impact on the judicial deliberation process. The findings reveal that the absence of standardized protocols for digital data authentication and cybersecurity creates a "normative vacuum," compelling judges to rely excessively on external expert interpretations (technical dependency), thereby eroding their intellectual autonomy. Furthermore, the phenomenon of "algorithmic pressure," stemming from data-driven manipulation of public opinion on social media, is proven to induce subconscious cognitive biases that disturb the judges' internal freedom of mind. This study argues that judicial independence in the digital era can no longer be secured solely through traditional political protections; rather, it requires a conceptual reconstruction encompassing "digital sovereignty." As a solution, this research proposes the establishment of an internal Digital Forensics Center for the Constitutional Court, the enactment of Constitutional Digital Evidence Standards mandating algorithmic auditability and the ratification of a Digital Ethics Protocol to mitigate risks of subtle technology-based interventions.