Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Indonesia–Malaysia Export-Import and Islamic Economic Growth Devy Septi Heryani; Nurheti Nurheti
Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 5 No 2 (2026): January
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/bukhori.v5i2.5333

Abstract

Purpose: This study analyzes the contribution of exports and imports to Gross Domestic Product (GDP) from an Islamic economics perspective, using a comparative study between Indonesia and Malaysia (2019–2024). Methodology/approach: A quantitative approach using panel data regression analyzes annual secondary data from BPS, DOSM, and the World Bank through OLS, FEM, and REM, with the best model determined by the Hausman test. Results/findings: The study finds that exports and imports together significantly affect national income in both countries. The Random Effects Model (REM) is the most suitable, with an R² of 0.997. From an Islamic economic perspective, halal and productive exports are commendable as they reflect maslahah and ikhtiar, while productive imports are permissible but consumption-driven imports should be regulated to maintain istiqlal (economic independence). Conclusions: Simultaneous export and import activities significantly affect both countries’ national income, though individually insignificant. In Islamic economics, productive exports are encouraged, and productive imports are allowed as long as they do not undermine the ummah’s economic independence. Limitations: The study spans six years and two countries, limiting analytical significance, and excludes key variables such as investment, fiscal policy, and political stability. Contribution: This study enriches the literature by integrating empirical trade analysis with Islamic principles, providing insights for policymakers to develop value-based trade strategies that foster ethical growth and economic sovereignty.
Kesiapan Fiskal Daerah Terhadap Transisi Energi Devy Septi Heryani; Goestyari Kurnia Amantha
Journal of Government and Social Issues (JGSI) Vol 5 No 2 (2026): Juni
Publisher : Government Science Department , Faculty of Social and Political Science - University of Lampung. Journal of Government and Social Issues (JGSI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jgsi.v5i2.73

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan komitmen anggaran hijau di Provinsi Lampung selama periode 2018-2024. Latar belakang penelitian ini didasari oleh rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah di Indonesia yang berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan inferensial dengan data sekunder panel yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan melalui model Fixed Effect Regression untuk menguji pengaruh kapasitas fiskal terhadap proporsi belanja fungsi lingkungan hidup dan energi di APBD kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian fiskal daerah di Provinsi Lampung sebesar 28,7%, dengan proporsi belanja hijau hanya 3,4% dari total belanja daerah. Estimasi regresi menghasilkan koefisien positif dan signifikan (β=0,35; p<0,01), yang mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal berpengaruh terhadap peningkatan komitmen fiskal hijau. Hanya dua daerah yaitu Bandar Lampung dan Tanggamus, yang tergolong siap secara fiskal dan berkomitmen tinggi terhadap transisi energi. Penelitian ini menegaskan bahwa kapasitas fiskal merupakan determinan utama dalam implementasi kebijakan hijau di daerah, namun efektivitasnya juga dipengaruhi oleh kelembagaan dan kemauan politik. Temuan ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperkuat mekanisme green fiscal transfer dan perencanaan anggaran berkelanjutan di tingkat lokal.