Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

STRENGTHENING LOCAL FOOD SECURITY THROUGH COMMUNITY EMPOWERMENT IN THE PRODUCTION OF MALIKA BLACK SOYBEANS IN TULANG BAWANG REGENCY Ahmad Ratib Asraf Triputra; Goestyari Kurnia Amantha; Ulfa Umayasari
Proceedings International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies Vol. 1 (2025): Proceedings of The International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (I
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Food security does not only on the government's role in its management. Collaboration among the government, private sector, and society is also essential in achieving food self-sufficiency. Food security is not merely about national-scale food production, but also about regional initiatives capable of developing local potential independently and consistently. This study examines efforts to strengthen local food security through community empowerment in the production of Malika black soybeans in Tulang Bawang Regency. As an alternative and relatively new food commodity with high nutritional value and significant economic potential, Malika black soybeans offer opportunities for sustainable agriculture and increased farmer income. Using a descriptive qualitative approach and a case study method, this research analyzes the partnership model between the Tulang Bawang Regency Government and PT Horti Yasmin Jaya in the production of Malika black soybeans. Preliminary results show that the first harvest was successfully carried out despite challenges such as land suitability and planting distance. This collaboration serves as a concrete example of an inclusive food governance strategy, promoting farmer independence and increasing the added value of local commodities as part of regional food security.
Peningkatan Skill Menulis Cerita bagi Komunitas Penulis Hexagon Publishing di Bandar Lampung Goestyari Kurnia Amantha; Arie Fitria; Fahmi Tarumanegara; Fitri Fatharani
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 10 No 2 (2026): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v10i2.27776

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita anak bagi anggota komunitas penulis. Kegiatan dilaksanakan di Kota Bandar Lampung melalui pelatihan intensif dan diskusi kelompok terfokus, dengan melibatkan 29 penulis dari Komunitas Penulis Hexagon Publishing. Metode evaluasi menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur capaian keterampilan peserta menunjukkan adanya: (1) peningkatan signifikan dalam membangun karakter tokoh, menyusun alur cerita, dan menyisipkan pesan moral; (2) perubahan persepsi terhadap menulis, dari aktivitas ekspresif menjadi proses kreatif yang reflektif dan terstruktur; dan (3) peningkatan minat terhadap profesi kepenulisan dan penerbitan karya. Respons positif peserta terhadap materi, fasilitator, dan sarana pendukung mengindikasikan efektivitas pendekatan pelatihan yang digunakan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan menulis yang dirancang secara sistematis dapat menjadi strategi penguatan literasi generasi muda. Keberlanjutan program direkomendasikan melalui pendampingan lanjutan dan pengembangan komunitas menulis yang berkesinambungan.
PENGUATAN PEMAHAMAN OTONOMI DAERAH MELALUI SOSIALISASI PARTISIPATIF DALAM MENINGKATKAN KETERLIBATAN MASYARAKAT PADA PROSES PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Putri Rahmaini; Goestyari Kurnia Amantha; Tia Marlinda Sari; Suprihatin Suprihatin
Jurnal Dedikasi untuk Negeri Vol 5, No 1 (2026): JURNAL DEDIKASI UNTUK NEGERI (JDN)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/jdn.v5i1.5495

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta bentuk partisipasi dalam pembangunan menyebabkan keterlibatan masyarakat belum optimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai otonomi daerah sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan desa. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah dengan melibatkan 50 peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa. Metode yang digunakan meliputi observasi awal, penyuluhan, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion), simulasi partisipasi pembangunan, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep otonomi daerah dari 52% menjadi 89%. Selain itu, pemahaman mengenai mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) meningkat dari 47% menjadi 86%, sedangkan kesadaran untuk terlibat dalam pengawasan pembangunan meningkat dari 55% menjadi 91%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa metode sosialisasi partisipatif efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pemerintahan Daerah, Musrenbang, Pengabdian Masyarakat
Kesiapan Fiskal Daerah Terhadap Transisi Energi Devy Septi Heryani; Goestyari Kurnia Amantha
Journal of Government and Social Issues (JGSI) Vol 5 No 2 (2026): Juni
Publisher : Government Science Department , Faculty of Social and Political Science - University of Lampung. Journal of Government and Social Issues (JGSI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jgsi.v5i2.73

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan komitmen anggaran hijau di Provinsi Lampung selama periode 2018-2024. Latar belakang penelitian ini didasari oleh rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah di Indonesia yang berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan inferensial dengan data sekunder panel yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan melalui model Fixed Effect Regression untuk menguji pengaruh kapasitas fiskal terhadap proporsi belanja fungsi lingkungan hidup dan energi di APBD kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian fiskal daerah di Provinsi Lampung sebesar 28,7%, dengan proporsi belanja hijau hanya 3,4% dari total belanja daerah. Estimasi regresi menghasilkan koefisien positif dan signifikan (β=0,35; p<0,01), yang mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal berpengaruh terhadap peningkatan komitmen fiskal hijau. Hanya dua daerah yaitu Bandar Lampung dan Tanggamus, yang tergolong siap secara fiskal dan berkomitmen tinggi terhadap transisi energi. Penelitian ini menegaskan bahwa kapasitas fiskal merupakan determinan utama dalam implementasi kebijakan hijau di daerah, namun efektivitasnya juga dipengaruhi oleh kelembagaan dan kemauan politik. Temuan ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperkuat mekanisme green fiscal transfer dan perencanaan anggaran berkelanjutan di tingkat lokal.
Orkestrasi Kolaboratif Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat dalam Mewujudkan Keberlanjutan Sosial-Ekologis di Kabupaten Pringsewu Ulfa Umayasari; Goestyari Kurnia Amantha
ijd-demos Volume 8, Issue 2 (2026)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research aims to address the coordination and synergy gap between the government, academics, and the community in managing socio-ecological issues in Pringsewu Regency. The development approach has been sectoral and top-down, making policies less effective in addressing the complexity of local problems. The long-term goal is to create a sustainable collaboration model to realize socio-ecological sustainability based on the orchestration of local actors. This study uses a qualitative approach with case study methods, in-depth interviews, and focus group discussions (FGD). The results indicate that the existing governance is hierarchical, with the government as the dominant actor, while the roles of academics and the community are not yet systematically institutionalized. This creates coordination gaps and resistance to the principles of Collaborative Governance. The expected result is the formulation of a collaborative orchestration model—based on Quadruple Helix and Governance Network theories—that can serve as a reference for sustainable development policies. The research targets a Technology Readiness Level (TRL) of 1-3, focusing on concept and model validation in a relevant environment. Keywords: Collaboration, Socio-Ecological Sustainability, Orchestration, Governance, Pringsewu.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan isu-isu sosial-ekologis di Kabupaten Pringsewu. Selama ini, pendekatan pembangunan cenderung sektoral dan top-down, sehingga kebijakan yang dihasilkan kurang efektif dalam menjawab kompleksitas permasalahan di tingkat lokal. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah menciptakan model kolaborasi berkelanjutan yang mampu mewujudkan keberlanjutan sosial-ekologis berbasis orkestrasi aktor-aktor lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, wawancara mendalam, dan focus group discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang ada bersifat hierarkis dengan pemerintah sebagai aktor dominan, sementara peran akademisi dan masyarakat belum terlembaga secara sistematis. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan koordinasi dan resistensi terhadap prinsip Collaborative Governance. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya model orkestrasi kolaboratif—berbasis teori Quadruple Helix dan Governance Network—yang mampu menjadi referensi bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menargetkan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada level 1–3, yaitu validasi konsep dan model dalam lingkungan yang relevan. Kata Kunci: Kolaborasi, Keberlanjutan Sosial-Ekologis, Orkestrasi, Tata Kelola, Pringsewu.
Tata Kelola Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung: Analisis Multi-Aspek terhadap Data, Kebijakan, dan Implementasi (2018-2024) Ulfa Umayasari; Goestyari Kurnia Amantha
Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Vol 4 No 2 (2025): Juni 2025
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65974/jiposster.v4i2.50

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Provinsi Lampung merupakan tantangan tata kelola pemerintahan yang signifikan, ditandai dengan peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dan adanya kesenjangan implementasi yang sistemik. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran yang mengombinasikan analisis data kuantitatif dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan analisis kualitatif terhadap kebijakan dan kelembagaan, studi ini mengevaluasi efektivitas respons pemerintah provinsi. Temuan penelitian mengungkap adanya "paradoks pelaporan", di mana peningkatan jumlah kasus dapat mencerminkan membaiknya kepercayaan korban terhadap sistem, bukan semata-mata peningkatan insiden. Studi ini mengidentifikasi pola dominan kekerasan seksual terhadap korban remaja, disparitas geografis dalam distribusi kasus, serta kelemahan kritis dalam kerangka kelembagaan, termasuk keterbatasan sumber daya dan ketiadaan prosedur operasional terpadu untuk mendukung Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (LSM), meskipun ada, ditemukan masih terfragmentasi. Jurnal ini diakhiri dengan rekomendasi yang ditargetkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, menerbitkan peraturan turunan untuk memastikan implementasi yang terkoordinasi, dan mengorientasikan kembali strategi ke arah pencegahan yang berbasis data.