Ikbal Ikbal
Fakultas Hukum Universitas Tandulako

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ikbal Ikbal; Gabriella Almasari Datuan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p06

Abstract

  Lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan merupakan kondisi yang memungkinkan manusia berkembang secara optimal dalam keseimbangan yang harmonis. Jaminan atas kondisi tersebut menegaskan hak setiap individu untuk menuntut peran negara dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, yang sekaligus menjadi kewajiban pemerintah dalam mewujudkan serta memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan. Meskipun pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, implementasi perlindungan dan penegakannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya kasus pelanggaran HAM di bidang lingkungan hidup yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep yang tepat dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. ABSTRACT A good, healthy, and sustainable environment is a condition that enables humans to thrive optimally in a state of harmonious balance. The guarantee of such conditions affirms every individual’s right to demand that the state play a role in preserving and improving environmental quality, which simultaneously constitutes the government’s obligation to realize and maintain a sustainable environment. Although the recognition of Human Rights has been affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the implementation of their protection and enforcement still faces various challenges, including unresolved cases of human rights violations in the environmental sector. Therefore, this study aims to formulate an appropriate concept to support the realization of a good, healthy, and sustainable environment in line with human rights principles for the people of Central Sulawesi Province.
KAWASAN TANPA ROKOK DALAM MENJAMIN HAK MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN UDARA SEGAR KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Gabriella Almasari Datuan; Ikbal Ikbal
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p04

Abstract

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu serta menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya. Secara yuridis, komitmen ini telah dikukuhkan dalam standar internasional pada Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Namun, manifestasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sektor kesehatan lingkungan seringkali menghadapi rintangan implementasi yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai instrumen penjamin hak masyarakat terhadap akses udara bersih. Selain itu, kajian ini difokuskan untuk merumuskan rekonstruksi konsep yang solutif guna mengatasi berbagai kendala sektoral dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan penegakan hukum yang berbasis pada perlindungan hak asasi manusia dan kesehatan publik di daerah. ABSTRACT The right to a clean and healthy environment is a fundamental right inherent to every individual, and it is the state’s responsibility to ensure its fulfillment. Legally, this commitment has been enshrined in international standards under Article 25(1) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and constitutionally guaranteed under Article 28H (1) of the 1945 Constitution. However, the implementation of human rights protections in the environmental health sector often faces complex challenges. This study aims to analyze the urgency of establishing Smoke-Free Zones (SFZs) in various regions of Central Sulawesi Province as an instrument to guarantee the public’s right to access clean air. Additionally, this study focuses on formulating a constructive conceptual framework to address various sectoral challenges in the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2019 on Smoke-Free Zones in Central Sulawesi Province. The results of this study are expected to provide strategic recommendations for strengthening law enforcement based on the protection of human rights and public health in the region.