<![CDATA[Jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang lazim digunakan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda dua. Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kerap menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa memperhatikan hak-hak debitur. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum bagi debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor serta mengkaji kesesuaian praktik eksekusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait dalam perjanjian pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, terutama dalam hal prosedur eksekusi yang tidak didahului dengan kesepakatan dan penetapan wanprestasi secara jelas. Selain itu, masih ditemukan praktik penarikan kendaraan oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, putusan Mahkamah Konstitusi, serta pengawasan yang lebih efektif guna menjamin perlindungan hukum dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia.]]>
