Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal hukum IUS PUBLICUM Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)
Aura Kalisha
Universitas Riau Kepulauan
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KAJIAN FORMULASI KEADILAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN Aura Kalisha; Dony Giatman; Maidir Riwanto; Parningotan Malau
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.613

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan dalam setiap keputusan yang diambil di pengadilan Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis dokumen terhadap keputusan pengadilan, wawancara dengan hakim, pengacara, serta studi literatur mengenai teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum merupakan aspek yang fundamental, keputusan hakim harus mampu mengakomodasi nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat agar tercipta keadilan substantif. Faktor eksternal seperti tekanan publik, kondisi sosial-ekonomi, dan pandangan pribadi hakim turut memengaruhi proses pengambilan keputusan, meskipun independensi hakim harus tetap dijaga untuk memastikan keputusan yang diambil bersifat objektif, adil, dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam pendidikan dan pelatihan hakim untuk memperkuat pemahaman mereka tentang keadilan substantif dan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Selain itu, diperlukan mekanisme yang lebih kuat untuk menjaga independensi hakim dari pengaruh eksternal yang dapat mengaburkan kualitas keadilan dalam putusan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial dan menciptakan keputusan yang tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang sejalan dengan harapan masyarakat, sehingga memperkuat integritas dan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan
Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mencapai Tujuan Pemerintahan yang Efektif Aura Kalisha; Maidir Riwanto; Dony Giatman; Parningotan Malau
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i3.8083

Abstract

The abuse of authority by public officials within Indonesia’s governmental administration has become an increasingly urgent issue to address. Such misconduct undermines the fundamental principles of good governance including transparency, accountability, and justice which are essential for ensuring efficient and effective government operations. This study aims to conduct an in-depth analysis of the forms of abuse of authority by public officials, the factors influencing such behavior, and its impact on the effectiveness of governance and public trust. The research employs a normative approach with a prescriptive legal method, analyzing legislation related to the abuse of authority as well as a case-based approach to explore the implementation of authority by public officials in governmental practice.The findings indicate that abuse of authority may occur in various forms, such as exceeding the limits of granted power, conflating different authorities, or acting arbitrarily for personal or group interests all of which contradict the principle of legality governing governmental actions. Moreover, such practices negatively affect the quality of public services and tarnish the image of governmental institutions. The study also finds that although Law No. 30 of 2014 on Government Administration provides a clear legal framework, its implementation remains hindered by weak internal and external oversight systems. Therefore, this research recommends strengthening more effective supervision mechanisms, enhancing transparency in administrative decision-making processes, and involving the public in monitoring efforts to ensure that public officials exercise their authority in accordance with established objectives in pursuit of a clean and just government.
Co-Authors Dony Giatman Dony Giatman Maidir Riwanto Maidir Riwanto Malau, Parningotan