Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan dalam Perspektif Asas Itikad Baik Pra-Kontraktual Faris Ihza Syahputra; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 6 No. 1: Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v6i1.9430

Abstract

The unilateral cancellation of marriage plans has increasingly raised legal concerns, particularly regarding the absence of a clear legal basis for liability in Indonesian positive law during the pre-marital phase. This study aims to examine the legal qualification of such unilateral cancellation as a breach of contract through the interpretation of the principle of good faith in the pre-contractual phase. The research employs a normative legal method with prescriptive and applied characteristics, utilizing statutory and conceptual approaches. Legal materials consist of primary and secondary sources analyzed through deductive reasoning using a syllogistic method. The findings reveal that although marriage plans do not constitute a legally binding contract, the existence of serious commitments and preparatory actions, including public announcements, creates a legitimate expectation that obliges the parties to act in good faith. The unilateral withdrawal from such arrangements may therefore be interpreted as a violation of pre-contractual good faith, giving rise to legal liability. From a modern contract law perspective, this conduct can be qualified as a form of breach of obligation within the framework of culpa in contrahendo, even in the absence of a formally concluded agreement. The study concludes that the application of the principle of good faith in the pre-contractual phase provides a more comprehensive legal basis for protecting the injured party and offers an alternative framework beyond traditional tort-based approaches.
Perlindungan Hak Identitas Anak Temuan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Studi Kasus YPAB Surakarta yunita putri ravalina ravalina; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 6 No. 1: Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v6i1.9265

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hak identitas anak temuan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dengan studi kasus Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati (YPAB) Surakarta. Permasalahan utama adalah belum adanya regulasi khusus mengenai mekanisme pemenuhan identitas anak temuan, sehingga perlindungan identitas masih bergantung pada praktik kelembagaan di daerah. Penelitian menggunakan metode empiris (studi lapangan) dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YPAB Surakarta berperan sebagai pengasuh pengganti (factual guardianship) dalam perlindungan identitas anak temuan melalui mekanisme penyerahan anak dari Dinas Sosial, pengasuhan sementara, pencarian orang tua, serta pengurusan akta kelahiran dan dokumen kependudukan. Peran tersebut memastikan keberlanjutan perlindungan hak keperdataan anak hingga adopsi atau penetapan hukum. Namun, ketiadaan regulasi khusus menyebabkan pemenuhan identitas anak temuan masih bergantung pada koordinasi antar lembaga dan kapasitas LKSA. Dengan demikian, LKSA, khususnya YPAB Surakarta, terbukti berfungsi sebagai pelaksana perlindungan identitas anak temuan secara efektif dalam kerangka perlindungan anak berbasis kepentingan terbaik bagi anak.