Thomas Soseco
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Jawa Timur

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Indeks Kompleksitas Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Negara-Negara ASEAN Alvina Zahra Wicaksana; Vika Annisa Qurrata; Thomas Soseco
Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management Vol. 4 No. 1 (2026): Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/equivalent.v4i1.1406

Abstract

Income inequality is an economic problem that still exists in various countries due to uneven income distribution. ASEAN is an organization for cooperation among Southeast Asian countries where, in terms of economic growth, each country has significant differences. In addition, in terms of trade balance, Singapore has the highest trade value, while Indonesia, Malaysia, and Thailand have trade deficits. Of course, there are many other factors that illustrate inequality in ASEAN countries, such as foreign investment, economic complexity index, and unemployment rates. Based on the results of the study, GDP per capita has a positive and significant effect on income inequality, foreign investment (FDI) has a significant and negative effect on income inequality, the economic complexity index has no significant effect and a negative effect on income inequality, and unemployment has a significant and positive effect on income inequality. Abstrak  Ketimpangan pendapatan merupakan masalah ekonomi yang masih terjadi di berbagai negara akibat distribusi pendapatan yang tidak merata. ASEAN merupakan organisasi Kerjasama antar negara Asia Tenggara dimana melihat dari pertumbuhan ekonomi setiap negara memiliki perbedaan yang cukup signifikan, selain itu dilihat dari neraca perdagangan dimana Singapura memiliki nilai perdagangan tertinggi, sedangkan Indonesia, Malaysia, dan Thailand mengalami defisit perdangan. Tentunya masih banyak faktor lain yang menggambarkan ketimpangan di negara-negara ASEAN seperti, investasi luar negeri, indeks kompleksitas ekonomi, dan tingkat pengangguran. Sehingga perlu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di ASEAN. Berdasarkan hasil penelitian PDB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, Investasi luar negeri (FDI) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan Indeks Kompleksitas Ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan.
Kebijakan Open Government di Tingkat Daerah: Studi Eksploratif terhadap Transparansi Keuangan dan Keterlibatan Warga Rodiyah Ahla Samar; Vika Annisa Qurrata; Thomas Soseco
Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management Vol. 4 No. 1 (2026): Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/equivalent.v4i1.1450

Abstract

Kebijakan Open Government di tingkat daerah menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi implementasi Open Government pada pemerintah daerah melalui tiga dimensi utama: transparansi informasi publik, keterlibatan warga, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai infrastruktur pendukung. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi eksploratif, penelitian ini menelusuri regulasi formal, praktik digitalisasi, dan persepsi publik yang membentuk dinamika keterbukaan di daerah. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kapasitas fiskal, otonomi daerah, dan aktivitas ekonomi lokal menjadi determinan penting dalam meningkatkan transparansi, sementara faktor demografis seperti rasio penduduk lanjut usia dapat memperlambat penerapan digitalisasi. Digitalisasi, terutama melalui portal e-budgeting dan sistem informasi pemerintahan seperti SIPD, terbukti meningkatkan akses warga terhadap data publik serta memperkuat akuntabilitas. Namun, efektivitas partisipasi publik masih dihambat oleh forum musyawarah yang belum inklusif dan belum sepenuhnya dirancang sebagai ruang deliberatif. Kesenjangan antara desain regulatif dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya reformasi mekanisme partisipatif yang lebih terbuka, representatif, dan berbasis teknologi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Open Government mensyaratkan integrasi yang harmonis antara regulasi yang jelas, kapasitas kelembagaan, kualitas teknologi informasi, serta pelibatan warga yang bermakna. Temuan ini diharapkan menjadi dasar bagi perumusan model implementasi Open Government yang adaptif terhadap konteks daerah serta mampu memperkuat kepercayaan publik dalam jangka panjang.