Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Innovation Research and Knowledge
Parningotan Malau
Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASIDALAM TINDAK PIDANA KONSUMEN Sahala Tua Situmorang; Cut Wahidah Mumtaza; Parningotan Malau
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana konsumen di Indonesia, dengan fokus pada perkembangan pola kejahatan yang semakin kompleks seiring kemajuan teknologi, perubahan lanskap pasar, dan meningkatnya penggunaan media digital dalam pemasaran. Berbasis pada metode penelitian yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis kasus, penelitian ini menemukan bahwa praktik misleading information, manipulasi algoritma, pelanggaran keamanan produk, pelabelan yang menyesatkan, dan penyalahgunaan data pribadi merupakan bentuk tindak pidana konsumen yang paling dominan dalam 15 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum positif Indonesia—seperti UUPK, UU ITE, UU Kesehatan, dan berbagai regulasi sektoral lainnya—belum sepenuhnya mampu merespons karakteristik kejahatan korporasi modern, terutama yang berbasis teknologi dan melibatkan jejaring perusahaan besar. Melalui analisis berbagai doktrin seperti corporate culture, vicarious liability, identification theory, dan reactive corporate fault, penelitian ini menegaskan pentingnya perluasan standar kesalahan korporasi serta penerapan pertanggungjawaban pidana yang konsisten terhadap pelaku usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi, sinergi antarotoritas pengawas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pembangunan sistem kepatuhan internal yang lebih ketat dalam korporasi, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen di Indonesia.
Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Eksekusi Lahan di Kota Batam Hanafi Hanafi; Emy Hajar Abra; Parningotan Malau
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12625

Abstract

The purpose of this study is to analyse the extent of juridical authority of Batam Management Agency in the process of land execution, and to review the extent to which such authority is exercised in accordance with the principles of law and justice. The authority possessed by BP Batam often causes polemics in the community, especially when there is a land vacancy or execution that is allegedly not accompanied by adequate juridical and social approaches. This research is important because it aims to understand the actual extent of BP Batam's authority in managing an area that falls within its jurisdiction. This research uses a normative research method, which examines the authority of BP Batam and the issues arising from such authority, especially in the community of Batam Island and its surroundings. Although BP Batam has the authority based on laws and regulations, the implementation of land executions often leads to social conflicts, such as those in Rempang and Galang Islands. There is a need for regulatory reform, separation of authority between the Mayor of Batam and the Head of BP Batam to avoid overlapping authority, and strengthening inter-institutional coordination through the establishment of local regulations or policies that favour the interests of the community. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kewenangan Badan Pengelola Batam secara yuridis dalam proses eksekusi lahan, serta meninjau sejauh mana kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Kewenangan yang dimiliki BP Batam kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi pengosongan atau eksekusi lahan yang diduga tidak disertai pendekatan yuridis dan sosial yang memadai. Penelitian ini sangat penting karena untuk memahami sampai mana sebenarnya kewenangan yang dimiliki oleh BP Batam dalam mengelola suatu wilayah yang termasuk otoritasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu meneliti mengenai kewenangan BP Batam dan hal-hal yang ditimbulkan dari kewenangan tersebut terutama di masyarakat pulau batam dan sekitarnya. Meskipun BP Batam memiliki otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan eksekusi lahan kerap kali menimbulkan konflik sosial, seperti yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang. Perlu adanya pembaruan regulasi, pemisahan otoritas antara Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta penguatan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan perda atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Co-Authors Cut Wahidah Mumtaza Emy Hajar Abra Hanafi Hanafi Sahala Tua Situmorang