Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Jurnal Cendekia Ilmiah
Abdul Azis Muhammad
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Tata Kelola Hutan Abdul Kahar Maranjaya; Sodikin Sodikin; Abdul Azis Muhammad
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.2055

Abstract

Berbagai masalah di bidang kehutanan seperti rusaknya hutan yang berakibat banjir yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat merupakan tata kelola kehutanan yang tidak baik. Pemerintah diberi kewenangan tidak mampu mengatasi kerusakan hutan, sehingga kewenangannya dipertanyakan. Pada kenyataannya pemerintah bertanggung jawab secara hukum administrasi negara atas tata kelola hutan yang tidak baik, yang menguasai dan berwenang mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Permasalahan dalam studi ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum pemerintah dalam tata kelola hutan yang merupakan kewenangannya dalam perspektif hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-normatif, yang mendeskripsikan fenomena hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kewenangan pemerintah yang diberikan oleh undang-undang tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara yang secara hukum diberikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Kewenangan pemerintah yang secara yuridis normatif telah diberikan, tetapi praktek kewenangan pemerintah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kewenangan pemerintah yang tumpang tindih dan amburadul mengakibat bencana sebagaimana yang terjadi di Sumatera dengan terjadinya bencana banjir yang merupakan tata kelola hutan yang tidak baik. Tata kelola hutan yang merupakan bagian dari administrasi pemerintahan atau urusan pemerintahan yang menurut hukum administrasi negara perlu dikelola dengan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam hal ini yang terjadi tidak dilaksanakannya sistem pemerintahan dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Penerapan Business Judgment Rule dalam Penilaian Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi Efendi Efendi; Sodikin Sodikin; Muhammad Abdul Azis
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15095

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) dalam konteks tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara di indonesia. Konflik antara kewenangan bisnis direksi korporasi dan batas hukum pidana korupsi, sehingga kerugian keuangan negara dari kebijakan bisnis sering dipertanyakan status hukumnya. Tujuan penelitian adalah untuk menilai relevansi business judgment rule sebagai prinsip hukum korporasi yang membedakan risiko bisnis normal dengan unsur tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan untuk menganalisa doktrin business judgment rule dalam hukum perusahaan dan mekanisme penetapan kerugian negara menurut undang-undang tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa business judgment rule yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5) menegaskan perlindungan hukum bagi direksi yang bertindak itikad baik, penuh kehati-hatian, dan bebas sari konflik kepentingan. Mahkama konstitusi juga menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus nyata (actual loss), sehingga kerugian potensial semata tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, keputusan bisnis yang dibuat secara profesional dan rasional tidak boleh dikriminalisasi tanpa adanya kerugian aktual. Pentingnya memperkuat pehaman dan penerapan business judgment rule untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi direksi dalam pengambilan keputusan korporasi.
Co-Authors Abdul Kahar Maranjaya Efendi Efendi Sodikin Sodikin